MANADO — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Argo V. Sumaiku hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (22/9/2026). Ia datang didampingi Staf Ahli I TP-PKK Kabupaten Boltim, Ny. Lucia K. Mokoginta, A.Md.Kep. Kehadiran pemerintah kabupaten dalam forum itu disebut sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Momentum Evaluasi Perjalanan Pembangunan Daerah
Bagi Argo, peringatan hari jadi Sulawesi Utara bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum itu dinilainya penting untuk mengenang perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Momentum ini menjadi bagian penting untuk mengenang perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan untuk terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara," ujar Argo.
Sinergi Kabupaten dan Provinsi Jadi Kunci
Argo menekankan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi lintas daerah menjadi prasyarat agar program pembangunan menyentuh langsung kebutuhan warga di kabupaten dan kota.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Harapannya, momentum hari jadi dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.
"Dirgahayu ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Mari terus bersinergi, melangkah bersama, dan membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan," katanya.
Dukungan Boltim untuk Agenda Pembangunan Provinsi
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Boltim dalam rapat paripurna tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Langkah itu dinilai penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Rapat paripurna HUT ke-62 Sulawesi Utara menjadi ruang koordinasi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah kabupaten/kota. Forum semacam ini biasanya juga menjadi ajang sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah.
