MINAHASA UTARA — Skor 75,05 yang diraih Minut dipecah ke dalam tiga komponen penilaian. Aksi konvergensi kabupaten/kota menyumbang 26,41, layanan intervensi spesifik dan sensitif 44,33, serta kinerja konvergensi desa 4,32.
Angka terakhir menjadi sorotan tersendiri. Konvergensi desa disebut pemerintah pusat sebagai salah satu penentu utama keberhasilan program, dan capaian 4,32 di Minut menunjukkan ruang perbaikan yang masih lebar di level paling bawah pemerintahan.
Bagaimana Peta Kinerja Stunting di Sulawesi Utara?
Lima dari 15 kabupaten/kota di Sulut berhasil masuk kategori kinerja baik. Sepuluh daerah lain berada di kategori sedang, dan tidak ada satu pun daerah yang masuk kategori kurang.
Pola serupa terjadi di tingkat nasional. Sebanyak 255 daerah atau 49,61 persen berkategori baik, 211 daerah berkategori sedang, dan 48 daerah masih kurang.
Kinerja Baik Nasional Naik 58 Daerah Dibanding 2025
Jumlah daerah berkategori baik tahun ini bertambah signifikan. Dari 197 kabupaten/kota pada 2025 menjadi 255 daerah pada penilaian terbaru, atau naik 58 daerah.
Kendati begitu, pemerintah pusat menilai percepatan penurunan stunting masih butuh penguatan. Aspek konvergensi desa disebut sebagai salah satu titik lemah yang harus dibenahi.
Daerah berkategori sedang dan kurang diminta memperkuat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kualitas layanan intervensi juga harus ditingkatkan, begitu pula pelaksanaan rembuk stunting di tingkat desa.
Target 2027: 397 Kabupaten/Kota Harus Masuk Kategori Baik
Pemerintah pusat menaikkan target pada 2027. Sebanyak 397 kabupaten/kota di Indonesia diharapkan mampu mencapai kategori kinerja baik, jauh di atas capaian 255 daerah saat ini.
Bagi Minut, posisi lima besar di Sulut menjadi modal positif untuk menekan angka stunting. Namun penilaian ini sekaligus menandai pekerjaan rumah yang belum selesai, terutama memperkuat konvergensi program hingga ke desa.
Keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak cukup diukur dari capaian administrasi dan nilai kinerja. Yang menentukan adalah pelayanan yang benar-benar menjangkau masyarakat dan perbaikan kondisi gizi anak yang berkelanjutan.
