MANADO — Rapat Banmus DPRD Sulawesi Utara dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Weliam Niklas Silangen beserta jajaran pejabat teras sekretariat. Forum itu menjadi ruang penyusunan prioritas kegiatan sekaligus memastikan seluruh agenda kedewanan berjalan terarah.
Pembahasan menyentuh sejumlah agenda utama. Pimpinan dan anggota Banmus mematangkan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) komisi, kunjungan kerja, serta persiapan mekanisme persidangan.
Sinkronisasi jadwal antarkomisi dan alat kelengkapan dewan turut dibahas. Langkah itu diperlukan untuk mencegah benturan agenda dan memastikan setiap program kerja dapat dilaksanakan secara maksimal.
Mengapa Jadwal RDP dan Kunjungan Kerja Harus Dimatangkan
RDP komisi menjadi ruang bagi DPRD menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meminta penjelasan dari pihak eksekutif maupun pemangku kepentingan terkait. Lewat forum itu, fungsi pengawasan dan penganggaran dewan berjalan lebih terukur.
Kunjungan kerja melengkapi fungsi tersebut. DPRD memperoleh informasi langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah, yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan.
Dua agenda itu menuntut kepastian jadwal. Tanpa penjadwalan yang matang, RDP dan kunjungan kerja berisiko bertabrakan dengan rapat komisi lain atau agenda pimpinan.
Peran Sekretariat DPRD Sulut di Balik Kelancaran Agenda
Sekretariat DPRD Sulut menanggung beban koordinasi teknis seluruh agenda tersebut. Mulai dari penyusunan jadwal, administrasi persidangan, hingga koordinasi dengan pimpinan, anggota, komisi, dan perangkat daerah.
Fungsi sekretariat memang mencakup penyelenggaraan administrasi, rapat, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Kehadiran Weliam Niklas Silangen dalam rapat Banmus menegaskan keterkaitan kerja legislatif dan dukungan kesekretariatan.
Agenda Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sepanjang Oktober
Penetapan agenda melalui rapat Banmus diharapkan memberi kepastian bagi pimpinan, anggota DPRD, komisi, serta Sekretariat DPRD Sulut. Dengan jadwal yang tersusun, agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif.
Melalui Rapat Banmus, DPRD Sulut menegaskan komitmennya menjaga ritme kerja kelembagaan agar tetap efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi kedewanan sepanjang Oktober 2026.
