SULAWESI UTARA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen akan mengawal ketahanan fiskal APBN 2026 yang menghadapi tekanan dari dinamika harga minyak bumi, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, serta gejolak pasar modal. Pengawasan itu menjadi bagian dari fungsi legislasi dan anggaran DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang resmi dibuka dalam rapat paripurna.
Menurut Puan, APBN 2026 tidak cukup hanya dijaga dari sisi defisit. Anggaran negara harus tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi rakyat ketika gejolak eksternal menekan penerimaan negara.
"DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," ucap Puan dalam forum tersebut.
Tiga Kanal Tekanan yang Dipantau DPR
Harga minyak bumi menjadi variabel pertama yang disorot karena pengaruhnya langsung terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenaikan harga minyak global menambah beban APBN lewat selisih antara harga keekonomian dan harga jual dalam negeri.
Kedua, pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Pelemahan kurs menaikkan biaya impor bahan bakar, bahan baku industri, dan cicilan utang luar negeri pemerintah. Ketiga, dinamika pasar modal yang memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan kepatuhan emiten.
Puan menempatkan ketiga faktor itu sebagai satu paket risiko yang saling menguatkan, bukan isu terpisah. Pelemahan rupiah yang bersamaan dengan koreksi pasar modal berpotensi memperlebar tekanan pada kas negara.
Dua Belas Isu Strategis Masuk Daftar Pengawasan
Selain soal fiskal, DPR menetapkan 12 isu strategis yang akan ditindaklanjuti pemerintah pada masa persidangan kali ini. Di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak yang selama ini membebani peternak rakyat.
Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal juga masuk daftar. Bagi pelaku pasar, poin ini relevan karena menyangkut kepastian aturan bagi emiten, investor ritel, dan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan.
- Penanganan kasus penyadapan presiden RI
- Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
- Penanganan kasus perundungan anak
- Kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
- Percepatan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana
- Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, dan perizinan di kawasan industri
- Perbaikan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
- Evaluasi penanganan karhutla dan gangguan kesehatan masyarakat terdampak
- Kesiapan dan akurasi data reformasi jaminan kesehatan nasional
- Pemerataan revitalisasi sekolah
- Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
- Penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi dan lifting migas
Ketahanan Energi Jadi Prioritas Kedua
Di sektor energi, DPR mendorong penguatan ketahanan energi nasional lewat peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. Dorongan ini bersinggungan langsung dengan tekanan fiskal yang dipaparkan Puan, karena produksi domestik yang lebih tinggi mengurangi ketergantungan pada impor.
Pemerintah belum merinci target lifting spesifik dalam rapat tersebut. Namun arah kebijakan yang diminta DPR jelas: menahan laju impor energi agar defisit neraca dagang migas tidak memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Apa Artinya bagi Investor dan Pelaku Usaha
Bagi investor pasar modal, sinyal pengawasan terhadap regulasi pasar modal dan ketahanan fiskal layak dicermati. Keduanya memengaruhi persepsi risiko terhadap surat utang negara dan saham emiten yang sensitif terhadap suku bunga serta nilai tukar.
Pelaku usaha di sektor peternakan mendapat perhatian tersendiri lewat isu pakan ternak. Kenaikan harga pakan yang berlangsung lama menekan margin peternak kecil dan berpotensi merambat ke harga pangan.
DPR belum menetapkan tenggat konkret tindak lanjut 12 isu tersebut. Mekanisme yang tersedia adalah rapat kerja dengan kementerian terkait dan pemanggilan mitra komisi pada masa persidangan yang berjalan hingga akhir tahun sidang.
