MANADO — Bantuan yang disalurkan mencakup lima bidang: pangan, pendidikan, transportasi laut, pertanian, dan pelayanan kesehatan. Selain menyerahkan bantuan, rombongan meninjau langsung kondisi wilayah serta kebutuhan warga di kawasan kepulauan.
“Bantuan yang disiapkan mencakup bidang pangan, pendidikan, transportasi laut, pertanian, hingga pelayanan kesehatan,” kata Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dalam keterangan yang dirilis DPRD Sulut.
Lima Sektor yang Disentuh Bantuan Pemprov Sulut
Penyaluran bantuan dibagi ke lima sektor yang menjadi kebutuhan dasar warga kepulauan. Sektor pangan dan kesehatan menyasar pemenuhan kebutuhan harian, sementara pendidikan dan pertanian diarahkan untuk menunjang aktivitas jangka panjang.
Transportasi laut menjadi perhatian tersendiri karena kedua kabupaten hanya bisa dijangkau melalui jalur perairan. Dukungan di sektor itu diharapkan menjaga mobilitas warga antar-pulau.
Mengapa Talaud dan Sangihe Jadi Prioritas Kunjungan
Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah kepulauan dengan kebutuhan pelayanan dan dukungan pembangunan yang mengikuti kondisi geografisnya. Jarak antar-pulau membuat distribusi layanan publik tidak bisa disamakan dengan daerah daratan.
Karena itu, kunjungan lapangan dinilai perlu agar pemerintah provinsi melihat langsung kondisi masyarakat, bukan hanya menerima laporan dari meja kerja.
Peran DPRD dalam Kunjungan Kerja Gubernur
Kehadiran Ketua DPRD Sulut dalam rombongan menjadi bagian dari agenda bersama pemerintah daerah. Silangen ikut memastikan kebutuhan warga di wilayah kepulauan mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Lewat kunjungan dan penyaluran bantuan, Pemprov Sulut menyatakan kehadirannya untuk menjangkau masyarakat serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik.
Dampak yang Diharapkan bagi Warga Kepulauan
Dukungan di sektor pangan, pendidikan, transportasi laut, pertanian, dan kesehatan diharapkan membantu masyarakat sekaligus menunjang aktivitas warga di kedua kabupaten. Untuk wilayah yang bergantung pada jalur laut, kelancaran transportasi berdampak langsung pada distribusi barang dan akses layanan.
Pemerintah provinsi menyebut penyaluran bantuan ini sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat di daerah yang secara geografis paling menantang di Sulawesi Utara.
