SULAWESI UTARA — Praktik perombakan itu terjadi pada akhir Maret 2025, tepatnya dua hingga tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam momen tersebut, Darmawan Prasodjo mengganti sejumlah direksi dan komisaris di PLN Batam yang merupakan anak perusahaan (AP) PLN. Tak hanya itu, ia juga merombak jajaran direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak usaha dari subholding PLN Nusantara Power.
Yang membuat keputusan ini janggal, menurut sumber internal PLN Pusat, adalah posisi dua direksi di PLN Nusantara Power sendiri masih kosong hingga saat itu. "Alasannya, Pak Dirut masih menunggu arahan Danantara. Sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan," ujar sumber tersebut kepada Suara Pembaharuan.
Ironisnya, di saat jabatan strategis di subholding masih lowong, posisi yang sudah terisi justru dirombak. "Kami tidak tahu apa kepentingannya. Yang jelas, perombakan itu terjadi," tambah sumber.
Salah satu temuan yang mencuat adalah penempatan mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi sebagai Direksi PLN NPC. Padahal, pejabat tersebut resmi pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025. Posisi direksi di NPC sendiri setara dengan Senior Manager di Unit Induk.
"Pejabat sebelumnya tidak bermasalah. Tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah menempatkan orang-orangnya, sekalipun harus mengorbankan pegawai lain," kecam sumber.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di tengah janji transparansi yang kerap disuarakan manajemen. Darmawan Prasodjo sendiri sebelumnya menyatakan akan menunggu arahan Danantara sebelum mengisi jabatan kosong di subholding.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menyoroti keanehan ini. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog sudah berganti direktur utama, sementara PLN tetap di tangan Darmawan Prasodjo sejak era Presiden Jokowi.
"Masih banyak orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini. Kalau mau ada penyegaran, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa," ujar Yudhistira saat ditemui di Jakarta.
Tak hanya soal perombakan, Tim Relawan Listrik Untuk Negeri bersama Yudhistira juga telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan Prasodjo ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Kami optimistis berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.