KOTAMOBAGU — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, Claudi Mokodongan, buka suara soal polemik pembangunan Gedung Polsek Kotamobagu Selatan. Ia menegaskan proyek itu tidak bermasalah dan tak menimbulkan kerugian negara.
Pernyataan itu disampaikan Claudi kepada awak media, Senin (11/5/2026). Ia merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menemukan kerugian negara dalam proyek tersebut.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pekerjaan tersebut tidak ada kerugian negara,” ujar Claudi.
Pembayaran Sesuai Progres Fisik
Claudi menjelaskan, mekanisme pembayaran dari pemerintah daerah kepada kontraktor mengacu pada progres pekerjaan fisik di lapangan. Pemerintah hanya membayar volume yang telah dikerjakan.
“Pemerintah hanya melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan jumlah fisik pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan,” jelasnya.
Keterlambatan Pekerjaan Sudah Didenda
Meski dinyatakan tidak bermasalah, Claudi mengakui ada keterlambatan pengerjaan. Namun, persoalan itu telah diselesaikan sesuai aturan.
“Memang ada keterlambatan pekerjaan, tetapi pihak kontraktor juga sudah melakukan pembayaran biaya keterlambatan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Anggaran Rp1,3 Miliar, Bukan Rp4 Miliar
Claudi meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut anggaran pembangunan mencapai Rp4 miliar. Ia menegaskan angka yang benar sekitar Rp1,3 miliar.
“Anggarannya kurang lebih Rp1,3 miliar, bukan Rp4 miliar,” tegas Claudi.
Untuk kelanjutan pembangunan, proses lelang tahap berikutnya kini sudah masuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Saat ini lanjutan proses pembangunan sudah dalam tahap lelang di PBJ,” pungkasnya.
