Harga LPG 50 kilogram non-subsidi produksi Pertamina melonjak menjadi sekitar Rp 1,06 juta per tabung pada Mei 2026, terdampak konflik geopolitik yang memutus jalur distribusi energi global. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan negara wajib mengamankan pasokan energi di tengah krisis ini. Lonjakan ini langsung membebani industri dalam negeri yang bergantung pada bahan bakar gas untuk produksi.
Konflik di Timur Tengah telah menciptakan efek domino pada pasar energi dunia. Gangguan rantai pasok dan penutupan Selat Hormuz—jalur vital pengiriman minyak dan gas—memicu kenaikan harga minyak mentah global. Akibatnya, harga produk turunan seperti LPG dan LNG ikut terangkat.
"Ini yang menjadi perhatian pengguna dan konsumen sehingga harga minyak menjadi tinggi dari seharusnya," ujar Komaidi dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026). Menurutnya, energi adalah kebutuhan primer yang harus diamankan negara, setara dengan pangan.
LPG Industri dan Solar Nonsubsidi Terpukul
Di Indonesia, penyesuaian harga sudah mulai terasa. Harga LPG industri 50 kilogram melonjak 25-26 persen. Dari sebelumnya US$ 21,9 per MMBtu, kini menjadi US$ 28,3 per MMBtu. Dalam rupiah, harga per tabung naik dari Rp 850 ribu menjadi Rp 1,06 juta.
Lebih parah lagi, solar industri nonsubsidi mencatat kenaikan drastis 77-84 persen. Harga per MMBtu melesat dari US$ 22,7 menjadi US$ 43. Di tingkat konsumen, harga per liter naik dari kisaran Rp 14.200-14.500 menjadi Rp 26.000-27.900 per liter pada Mei 2026.
Negara Tetangga Juga Ikut Merasakan Dampaknya
Fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura juga mulai menyesuaikan strategi energi mereka. Vietnam, misalnya, kini semakin bergantung pada pasokan LNG dengan harga spot Asia yang mahal.
Berdasarkan data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam mencapai US$ 27,81 per MMBtu. Sementara itu, Filipina mencatat harga LNG sekitar US$ 28,50 per MMBtu. Singapura sebagai hub LNG regional bahkan mencatat harga lebih tinggi: US$ 40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan US$ 47,54 per MMBtu untuk retail umum.
Komaidi menambahkan, tren kenaikan harga energi ini bersifat non-fundamental namun tetap harus diantisipasi. "Iya energi ini kan kebutuhan. Kalau tidak ada energi maka tidak ada kehidupan. Saat ada krisis maka paling utama diselamatkan ada dua, pertama kebutuhan pangan dan kedua energi," tegasnya.
ICP dan LNG Domestik Tertekan Indeks Global
Tekanan juga terlihat pada Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah. Pada April 2026, ICP tercatat naik sekitar 99 persen dibandingkan rencana awal tahun. Kenaikan ini dipicu lonjakan indeks Japan Korea Marker (JKM) sebesar 111 persen dan Japan Customs-Cleared Crude (JCC) sebesar 97 persen sepanjang 2026.
Menurut Komaidi, penyesuaian harga energi non-subsidi seperti LNG perlu segera dilakukan di dalam negeri. "Secara ekonomi, hal ini penting dilakukan supaya LNG domestik dijaga pada tingkat yang sehat dan rasional sesuai harga keekonomian energi global," pungkasnya.
