BOLTIM — Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencatatkan sejarah baru di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk tahun ke-13 secara beruntun, Pemkab Boltim berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Bupati Boltim Oskar Manoppo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang diraih secara konsisten selama 13 tahun terakhir bukan sekadar predikat, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Bagaimana Pemkab Boltim Mempertahankan Opini WTP Selama 13 Tahun?
Oskar Manoppo mengungkapkan bahwa kunci utama di balik capaian ini adalah sinergi antara seluruh perangkat daerah. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban, semua dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini adalah kerja keras seluruh jajaran Pemkab Boltim. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Oskar dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (17/6).
Apa Dampaknya bagi Masyarakat Boltim?
Bupati Oskar menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan capaian ini sebagai motivasi agar pelayanan publik semakin baik. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Boltim.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Boltim. Ke depan, kami akan terus bekerja lebih keras agar pembangunan di daerah ini semakin maju dan merata,” ujar Oskar.
Opini WTP ke-13 ini sekaligus menempatkan Boltim sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Utara dengan catatan pengelolaan keuangan paling konsisten. BPK sendiri memberikan opini WTP jika laporan keuangan daerah dinilai menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
