MINAHASA SELATAN — Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar memimpin langsung rapat koordinasi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Minsel. Rakor yang digelar di Kantor Bupati, Kamis (18/6), itu menjadi langkah awal kolaborasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wongkar menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut kerja sama dengan Ombudsman menjadi bagian dari upaya evaluasi dan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Apa Target Pelayanan Publik Minsel pada 2026?
Bupati menargetkan rapor kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Minahasa Selatan pada 2026 bisa naik kelas. Target ini disusun setelah melihat hasil evaluasi sebelumnya yang masih perlu perbaikan di sejumlah titik layanan.
Rakor ini membahas berbagai titik kritis dalam pelayanan publik, mulai dari prosedur administrasi hingga responsivitas aparatur terhadap keluhan warga. Pemkab Minsel berencana menyusun peta jalan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Peran Ombudsman dalam Pembenahan Layanan
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara dilibatkan untuk memberikan rekomendasi dan pengawasan independen. Lembaga ini akan memantau langsung implementasi perbaikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi garda depan pelayanan publik.
Bupati menginstruksikan seluruh kepala dinas dan camat untuk serius menindaklanjuti rekomendasi yang nantinya diberikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak bagi warga Minsel.
Langkah Konkret yang Sudah Disiapkan
Pemkab Minsel akan memulai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di kantor kecamatan dan dinas. Salah satu fokusnya adalah memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat waktu penyelesaian dokumen kependudukan serta perizinan.
Selain itu, pelatihan bagi petugas pelayanan publik juga akan digelar secara berkala. Pemkab berharap, dengan pendampingan Ombudsman, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Minsel bisa meningkat signifikan dalam dua tahun ke depan.
