SULAWESI UTARA — Kebijakan ini lahir dari keprihatinan Presiden terhadap kondisi permukiman dan fasilitas umum di sejumlah daerah yang masih jauh dari kata rapi. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar urusan estetika, melainkan harga diri bangsa.
"Sampah adalah kehormatan bangsa, tidak boleh bangsa Indonesia jorok, tidak boleh ada kota di Indonesia yang jorok. Ini tantangan kita semua," ujar Prabowo di hadapan para pengembang dan calon debitur KPR FLPP.
Direksi BUMN Wajib Turun Tangan
Perintah tersebut menyasar langsung para pimpinan perusahaan pelat merah. Prabowo meminta direktur utama BUMN, baik yang bergerak di sektor energi, keuangan, maupun telekomunikasi, untuk menginstruksikan anak buahnya keluar kantor setiap pagi.
"Dirut-dirut BUMN anak buah ribuan, perintahkan pagi-pagi satu jam tiap pagi membersihkan lingkungan," tegasnya.
Hal yang sama diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh pemerintah daerah. Mereka diminta meluangkan waktu satu hingga dua jam sebelum jam kerja untuk membersihkan area sekitar kantor dan permukiman. Presiden menjanjikan insentif khusus bagi ASN yang aktif dalam program ini.
Hadiah Rp20 Miliar untuk Kota Terbaik
Agar gerakan ini berjalan masif, pemerintah tidak hanya mengandalkan kesadaran. Skema lomba tata kota terbersih tengah disiapkan sebagai daya ungkit bagi para kepala daerah hingga pengurus RT dan RW.
Lima kota dengan kategori terbersih akan menerima dana pembangunan senilai Rp20 miliar per kota. Adapun lima kota di peringkat berikutnya mendapatkan Rp10 miliar masing-masing. "Kita kasih nanti insentif kota terbersih, malah kita kasih kalau bisa Rp20 miliar lima kota terbersih, lima kota yang di bawahnya Rp10 miliar," jelas Prabowo.
Dana tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah dan penataan lingkungan. Dengan begitu, aksi bersih-bersih tidak berhenti pada seremoni belaka, tetapi terukur dan berkelanjutan.
Menanti Aksi Nyata di Daerah
Instruksi presiden ini menjadi ujian bagi efektivitas birokrasi dan BUMN dalam merespons arahan langsung kepala negara. Pertamina, PLN, BRI, Telkom, dan puluhan BUMN lain kini memiliki pekerjaan rumah baru yang berbeda dari target bisnis tahunan.
Di sisi lain, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pimpinan daerah. Tanpa komitmen kuat dari gubernur, bupati, dan wali kota, gerakan bersih lingkungan berisiko berjalan ala kadarnya dan meredup seiring waktu.
Jika dieksekusi dengan sungguh-sungguh, kebijakan ini bisa mengubah wajah perkotaan di Indonesia secara signifikan—bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga membangun budaya gotong royong yang sempat tergerus modernitas.
