JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengerahkan upaya penanganan darurat setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Fokus utama adalah memeriksa dan menangani sarana prasarana air minum agar layanan air bersih tetap berjalan selama masa tanggap darurat, sekaligus memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur di daerah yang terkena dampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Kementerian PU berkomitmen memastikan akses air bersih dan sanitasi dapat segera dipulihkan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sarana air minum di sejumlah kabupaten terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, serta tampungan air di masyarakat.
Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende, yang mengalami kerusakan dan mengganggu distribusi air bersih.
Dengan dukungan PDAM Kabupaten Ende, perbaikan jaringan dimulai pada 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus 2026. Setelah itu, aliran air bersih kembali mengalir hingga ke sambungan rumah warga.
Peran aktif juga dijalankan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yang membantu pendataan kondisi sarana air minum di lapangan. Selain inventarisasi kerusakan, tim langsung menangani sarana yang terganggu agar layanan cepat pulih.
Untuk memperkuat tim di lapangan, 10 personel tambahan dikirim dari Kupang untuk memeriksa dan menangani sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas mengecek kondisi sarana dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Dukungan Logistik dan Hidran Umum
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) telah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dari jumlah itu, 2 unit MTA sudah berada di lokasi, sementara 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung penanganan bencana.
Menteri PU Dody menuturkan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap mengikuti hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan tiap wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU juga terus menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM selama jaringan tersedia dan berfungsi. Namun, jika jaringan perpipaan terganggu atau belum ada, dukungan akan disalurkan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain sesuai kondisi di lapangan.
