Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mendorong elektrifikasi transportasi publik dengan empat alasan utama, mulai dari memaksimalkan dampak hingga efisiensi biaya operasional. Organisasi nirlaba itu menilai bus listrik, khususnya untuk koridor dengan jarak tempuh jauh seperti di Jakarta, mampu menekan emisi secara signifikan. Momentum ini juga dinilai tepat untuk mereformasi layanan angkutan umum secara menyeluruh, bukan sekadar mengganti mesin.
JAKARTA — Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menilai elektrifikasi transportasi publik, terutama bus listrik, bukan sekadar tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan polusi dan biaya operasional. Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menyebut ada empat pilar yang menjadi dasar dorongan tersebut, dengan dampak lingkungan sebagai pertimbangan pertama.
"Bus listrik di Jakarta satu hari satu bus itu bisa jalan 200 kilometer, sehingga dampaknya akan sangat signifikan," ujar Gonggomtua di Jakarta, Rabu.
Biaya Operasional Lebih Hemat untuk Bus Besar dan Mikrobus
Alasan kedua yang ditekankan ITDP adalah efisiensi biaya. Gonggomtua menegaskan bahwa biaya operasional bus listrik saat ini sudah lebih murah dibandingkan bus konvensional, terutama untuk kategori bus besar dan mikrobus. Perhitungan ini menjadikan elektrifikasi sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi operator.
"Biaya operasional bus listrik sudah lebih murah khususnya untuk yang bus besar dan juga mikrobus," katanya.
Selain itu, transisi ke tenaga listrik dinilai lebih mudah direncanakan. ITDP berargumen bahwa teknologi ini tidak lagi baru dan rute angkutan umum yang sudah jelas memudahkan integrasi kendaraan listrik tanpa mengganggu frekuensi layanan.
Reformasi Layanan, Bukan Sekadar Ganti Mesin
ITDP menegaskan bahwa elektrifikasi adalah momentum untuk melakukan reformasi transportasi publik secara menyeluruh. Peningkatan layanan ini dinilai lebih masuk akal untuk langsung menggunakan bus listrik, mengingat biayanya yang sudah kompetitif.
"Karena mengingat biayanya sudah lebih murah, jadi ketika kita merencanakan layanan angkutan umum itu, kenapa tidak langsung bus listrik saja," ujar Gonggomtua.
Dorongan ini sejalan dengan target Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang menargetkan 10.000 unit bus berbasis elektrik, hidrogen, dan hibrida beroperasi di Jakarta pada 2030. Langkah tersebut diambil sebagai upaya konkret menekan emisi dan polusi udara di ibu kota.
Potensi Penghematan Subsidi BBM hingga Rp 3,9 Miliar
Efisiensi bus listrik bukan sekadar klaim. TransJakarta sebelumnya menghitung bahwa satu unit bus listrik berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah hingga Rp 302 juta per tahun. Jika dihitung dengan aspek operasional lainnya, penghematan biaya selama 5,5 tahun per unit dapat menyentuh Rp 3,9 miliar.
Angka tersebut setara dengan harga satu unit bus listrik 12 meter. Perhitungan ini didasarkan pada selisih harga solar subsidi dengan BBM komersial, serta efisiensi operasional bus listrik dibandingkan bus berbahan bakar minyak (ICE).
