MANADO — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara menilai target pendapatan APBD 2027 yang dipatok Rp 1,5 triliun perlu dijelaskan secara gamblang. Pasalnya, angka itu lebih kecil dibanding transfer pemerintah daerah yang mencapai Rp 1,7 triliun. Rasky Mokodompit menyampaikan catatan tersebut saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Senin (21/9/2026).
Selain soal target, Fraksi Golkar menyoroti estimasi saldo akhir piutang daerah yang mencapai sekitar Rp 100 miliar. Nilai itu terdiri dari piutang pajak dan piutang retribusi yang belum tertagih. Fraksi meminta pemerintah provinsi menjelaskan bagaimana posisi piutang itu dibaca dalam struktur APBD.
Dorong Penguatan PAD Lewat Penagihan Piutang, Bukan Pungutan Baru
Golkar mengusulkan agar penguatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bertumpu pada target penerimaan. Fraksi mendorong optimalisasi potensi penerimaan yang masih tercatat sebagai piutang. Langkah itu dinilai lebih masuk akal dibanding menambah beban baru ke masyarakat.
"Fraksi Golkar mengusulkan agar penguatan PAD tidak hanya bertumpu pada target penerimaan, tetapi juga pada optimalisasi potensi penerimaan daerah yang tercatat sebagai piutang sehingga PAD terus diupayakan tanpa harus menambah beban baru terhadap masyarakat," kata Rasky.
Menurut Rasky, target penerimaan perlu disusun supaya gambaran pendapatan bisa dibaca dengan jelas dalam APBD. Tanpa penjelasan rinci, fraksi menilai pembahasan anggaran berpotensi kehilangan pijakan.
Retribusi Kesehatan di Bawah Rp 6 Miliar, Golkar Minta Rincian Fasilitas
Dalam rancangan Peraturan Gubernur, retribusi daerah tercatat kurang dari Rp 6 miliar. Sebagian besar angka itu berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Fraksi Golkar mempertanyakan fasilitas mana saja yang masuk dalam hitungan tersebut.
Rasky juga meminta penjelasan soal komposisi penerimaan retribusi kesehatan. Ia menanyakan apakah pembayaran berasal langsung dari pasien, dari BPJS, atau dari penjamin lain. Pertanyaan itu disampaikan saat membacakan pemandangan umum fraksi.
"Mohon dapat penjelasan, fasilitas apa saja yang masuk dalam angka angka tersebut dan bagaimana komposisi penerimaannya apakah pembayaran langaung dari pasien atau dari BPJS atau penjamin lainya," tanya Rasky.
Rancangan APBD Sulut 2027 Disetujui Dibahas ke Tingkat Berikutnya
Terbitnya Ranperda APBD Sulut tahun 2027 membuat Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju dan menerima untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. Persetujuan itu disampaikan setelah fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis. Pembahasan tingkat lanjut akan menentukan apakah target Rp 1,5 triliun dan pos piutang Rp 100 miliar tetap dipertahankan atau di
