MANADO — Rapat kerja Komisi II DPRD Sulawesi Utara berlangsung bersama dua dinas mitra, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan. Evaluasi realisasi anggaran 2026 menjadi bahasan pertama sebelum komisi masuk ke pembahasan Rancangan APBD 2027. Inggried JNN Sondakh memimpin langsung jalannya rapat di ruang komisi.
Apa yang Dievaluasi Komisi II Sebelum Membedah APBD 2027
Komisi II menilai realisasi anggaran 2026 pada kedua dinas mitra sebagai pijakan awal. Dari situ, komisi menyusun catatan untuk merumuskan pagu dan program pada Rancangan APBD 2027. Evaluasi menyasar sejauh mana belanja daerah terserap dan berdampak di lapangan.
Dua dinas yang dipanggil mewakili sektor kelautan-perikanan dan perkebunan. Keduanya disebut sebagai sektor yang menopang ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara.
Efektivitas Anggaran Jadi Syarat Program Strategis Dinas Mitra
Inggried menegaskan bahwa efektivitas alokasi dana harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, ruang penambahan program strategis bagi dinas mitra kerja tetap terbuka dengan syarat tersebut.
"Pentingnya efektivitas alokasi dana agar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, termasuk membuka ruang penambahan program strategis bagi dinas mitra kerja demi mendongkrak ekonomi kerakyatan," ujar Inggried dalam arahannya, seperti dikutip dari keterangan rapat.
Pernyataan itu menempatkan efektivitas sebagai ukuran utama, bukan sekadar besaran pagu. Program yang dinilai tidak berdampak langsung ke warga berpotensi mendapat catatan komisi.
Mengapa Sektor Kelautan dan Perkebunan Jadi Prioritas Pembahasan
Kelautan dan perikanan serta perkebunan menyentuh langsung penghidupan nelayan, pembudidaya, dan petani di Sulawesi Utara. Kedua sektor itu menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di banyak kabupaten dan kota.
Komisi II memposisikan pembahasan anggaran sebagai upaya memastikan belanja negara benar-benar sampai ke penerima manfaat. Dinas mitra diminta menyiapkan program yang terukur, bukan kegiatan seremonial.
Langkah Selanjutnya Menuju Penetapan APBD 2027
Hasil rapat kerja menjadi bahan awal bagi Komisi II sebelum pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi. Catatan komisi akan dibawa ke tahapan penetapan pagu indikatif dan pembahasan kebijakan umum anggaran.
Belum ada jadwal pasti kapan pembahasan lanjutan digelar. Komisi II memastikan proses bedah Rancangan APBD 2027 berjalan bertahap bersama seluruh dinas mitra kerja.
