SULAWESI UTARA — PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) menyatakan seluruh kerja sama pengadaan jasa influencer dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan sesuai prosedur, dengan nilai total Rp14.696.955.002. Perseroan menegaskan kontrak itu merujuk commercial rate card dan mencakup produksi konten, bukan sekadar biaya publikasi media sosial. Klarifikasi disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti potensi konflik kepentingan.
Keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan melalui platform Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses publik. Sekretaris RANS Chintami M. Sihombing menegaskan perseroan mengikuti seluruh persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait.
"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," ujar Chintami dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/11).
Rincian Nilai Kontrak Dua Kementerian
Emiten milik Raffi Ahmad ini membenarkan total kerja sama dengan dua kementerian bernilai sekitar Rp14,7 miliar, tepatnya Rp14.696.955.002. Angka itu terbagi dalam dua kelompok pekerjaan yang berbeda cakupan dan jumlah output.
- Kampanye Kemenbud: sekitar Rp3,9 miliar dengan 25 outputs
- Tiga kampanye KKP: Rp10,8 miliar dengan 120 outputs
- Total output keempat campaign: lebih dari 150 konten kreatif, event attendance, dan benefit digital
- Views kumulatif di kanal digital: lebih dari 52,6 juta
RANS menjelaskan penetapan nilai mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien lain. Pertimbangannya mencakup ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas, serta deliverables yang disepakati.
Bukan Sekadar Biaya Publikasi Medsos
Perseroan menekankan nominal kontrak tidak semata-mata biaya publikasi di media sosial. Di dalamnya termasuk produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair, dan aktivitas promosi lain.
Untuk Kemenbud, kerja sama difokuskan pada promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif guna meningkatkan minat dan kunjungan masyarakat. Adapun dengan KKP, RANS memproduksi konten edukasi soal pengembangan sumber daya laut dan potensi industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian.
"RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna," jelas RANS.
Jawaban atas Sorotan Konflik Kepentingan
ICW sebelumnya menyoroti aliran anggaran jasa influencer hampir Rp14,7 miliar dari KKP dan Kemendikbud Ristek kepada PT Rans Animasi Indonesia (RAI) selama periode 2024-2026. Temuan itu memunculkan pertanyaan soal posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.
RANS menjawab dengan merunut kronologi pembentukan ekosistem dan Intellectual Property (IP) seperti The Dudas-1. Menurut perseroan, IP tersebut dibentuk sejak pertengahan 2024 dan telah memproduksi sekitar 90 konten, jauh sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum penunjukan kerja sama dari pihak kementerian.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," kata Chintami.
Bagi investor, klarifikasi ini menjadi acuan menilai sejauh mana tata kelola emiten terjaga ketika afiliasi politik pemegang saham utama menjadi sorotan publik. RANS belum merinci dampak temuan ICW terhadap kinerja keuangan maupun potensi pemeriksaan lanjutan dari otoritas.
