SULAWESI UTARA — SpaceX membatasi akses kecepatan tinggi Starlink dan Starshield untuk militer Ukraina karena penggunaan layanan itu untuk serangan drone ofensif. CEO Elon Musk menyatakan celah persyaratan layanan telah ditutup, sementara Kementerian Pertahanan Ukraina mengonfirmasi kecepatan koneksi sudah pulih di atas 400 km/jam.
Pembatasan akses Starlink di Ukraina menjadi sorotan setelah Elon Musk buka suara soal alasan di balik kebijakan tersebut. CEO SpaceX itu menegaskan militernya Ukraina melanggar persyaratan layanan dengan memakai jaringan satelit untuk serangan drone ofensif yang mematikan.
Musk menyampaikan pernyataan langsung lewat akun X miliknya. Ia menyebut celah penggunaan layanan untuk keperluan ofensif telah ditutup pekan lalu.
"Militer Ukraina melanggar persyaratan layanan Starlink dan menggunakannya untuk serangan drone ofensif guna membunuh orang. Celah tersebut telah ditutup pekan lalu," kata Musk di X.
Ia juga menegaskan posisi SpaceX dalam konflik tersebut. Menurut Musk, perusahaannya jauh lebih banyak berbuat untuk membela Ukraina dibandingkan perusahaan swasta mana pun di Bumi.
Di hari yang sama, pejabat Ukraina mengumumkan layanan berkecepatan tinggi Starlink dan Starshield sudah kembali normal. Sistem pemantauan Kementerian Pertahanan Ukraina mencatat pemulihan kecepatan secara resmi.
"Sistem pemantauan Kementerian Pertahanan Ukraina secara resmi mencatat pemulihan kecepatan Starlink/Starshield. Koneksi tetap stabil (saat peralatan bergerak) pada kecepatan di atas 400 km/jam," demikian pernyataan kementerian.
Sebelumnya sistem yang sama mendeteksi adanya pembatasan operasional pada kedua layanan tersebut. Indikator kecepatan kini dilaporkan kembali ke level normal.
Starlink merupakan jaringan internet satelit komersial SpaceX yang melayani pengguna umum. Starshield adalah layanan operasi pemerintah milik perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi Starlink, dengan fokus kebutuhan institusi dan militer.
Pembatasan kecepatan sejak 14 Oktober membuat pejabat Ukraina menuduh SpaceX melemahkan kemampuan pertahanan negara tersebut. Starshield versi khusus militer inilah yang menjadi objek pembatasan.
Sebelum Musk angkat bicara, sempat muncul kebingungan soal siapa yang memerintahkan pembatasan layanan berkecepatan tinggi. Musk awalnya mengklaim pemerintah AS yang bertanggung jawab.
Presiden Donald Trump menyatakan tidak tahu-menahu soal itu. Namun Trump mengonfirmasi laporan Wall Street Journal yang menyebut ia meminta Musk mencabut pembatasan tersebut.
"Saya telah berbicara dengan Elon Musk," kata Trump.
Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan terus memantau operasional sistem tersebut. Pemulihan kecepatan dinilai krusial bagi kebutuhan militer di garis depan.
"Hasil (pemulihan) ini merupakan hal yang paling penting bagi garis depan kita, untuk kebutuhan militer, pengerahan drone, logistik, serta komunikasi," tegas Menteri Pertahanan Yevgeny Khmara, dikutip dari CNBC.
Anggota parlemen AS dari kedua partai mendesak penyelidikan resmi terhadap Musk dan SpaceX. Dorongan itu muncul terkait dugaan perubahan sepihak pada layanan perusahaan di Ukraina.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana kendali operator satelit swasta bisa menjadi variabel penting dalam konflik bersenjata. Bagi pasar telekomunikasi global, preseden Starlink menegaskan posisi penyedia konektivitas satelit sebagai aktor yang tidak lagi netral secara politik.