SULAWESI UTARA — Pemerintah menargetkan penyaluran kredit produktif Rp400 triliun untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alokasi anggaran jumbo itu sedang dipetakan ke sektor masing-masing agar penyalurannya tepat sasaran. Target ini dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.
Pemetaan alokasi kredit produktif Rp400 triliun itu dibahas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Airlangga menyebut pembagian per sektor akan ditambahkan menyusul permintaan Presiden agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk belanja.
"Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing, karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja)," kata Airlangga.
KUR Rp300 Triliun Jadi Pembanding Skema Baru
Sebagai pembanding, pemerintah saat ini mengelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp300 triliun. Di samping itu, ada alokasi pembiayaan tambahan sebesar Rp50 triliun untuk sektor perumahan.
Pemerintah membuka peluang penggunaan skema pembiayaan produktif lain di luar KUR. Salah satu opsi yang dibahas adalah pelibatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi masyarakat pedesaan, meski skemanya masih dalam tahap pembahasan.
Fokus Petani, Nelayan, hingga Warga Wilayah 3T
Target penyaluran Rp400 triliun sebelumnya dipaparkan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden menargetkan pinjaman produktif itu menjangkau sekitar 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027. Sasaran utamanya kelompok rentan dan sektor akar rumput: petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, hingga warga di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Arti Target Rp400 Triliun bagi Pelaku Usaha Kecil
Angka Rp400 triliun menandai lompatan dari plafon KUR yang kini di kisaran Rp300 triliun. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, besaran ini menentukan seberapa luas jangkauan pembiayaan murah yang bisa diakses di luar skema KUR yang sudah berjalan.
Yang belum terjawab: rincian sektor, besaran plafon per segmen, dan skema bunga. Airlangga hanya menyebut pembagian sektor masih dipetakan, sementara pelibatan KDMP menunggu hasil pembahasan skema.
Bagi investor dan pelaku industri jasa keuangan, arah kebijakan ini menjadi sinyal permintaan kredit baru di segmen produktif. Bank Himbara dan lembaga penyalur KUR bakal menjadi pihak pertama yang menanggung ekspansi penyaluran jika alokasi Rp400 triliun direalisasikan penuh pada 2027.
