KOTAMOBAGU — Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu berkomitmen mengawal transparansi pembangunan desa melalui penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu.
Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto SIK MH menyatakan bahwa sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga desa merupakan kunci utama menjaga stabilitas Kamtibmas. Menurutnya, pengawasan yang ketat di level desa akan memastikan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Penyaluran Bantuan Pangan dan Ketahanan Wilayah
Selain agenda penguatan organisasi, forum tersebut juga diisi dengan aksi nyata kepedulian sosial. Pimpinan Bulog menyerahkan bantuan pangan secara simbolis kepada masyarakat sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan di wilayah Kotamobagu.
Penyerahan bantuan ini disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda, termasuk Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib Sp.M. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjadi bukti kolaborasi lintas instansi dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa.
Bagaimana BPD Mencegah Praktik Korupsi di Desa?
Ketua Dewan Penasehat ABPEDNAS Sulut yang juga menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH, memberikan arahan khusus terkait fungsi pengawasan. Ia mengingatkan anggota BPD agar menjalankan tugas secara profesional untuk menutup celah praktik korupsi dalam pengelolaan program desa.
"Pentingnya peran BPD dalam mengawasi program desa agar berjalan bersih, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi demi mendukung program prioritas nasional," ujar Jacob Hendrik di hadapan pengurus DPC ABPEDNAS Kotamobagu.
Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib menambahkan bahwa ABPEDNAS tidak boleh sekadar menjadi simbol organisasi. Ia menekankan agar seluruh anggota BPD mampu memberikan pelayanan nyata melalui kerja kolektif yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.
Penguatan Struktur Organisasi ABPEDNAS Kotamobagu
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) serta Pataka organisasi kepada pengurus DPC ABPEDNAS Kotamobagu. Momentum ini menjadi babak baru bagi penguatan kelembagaan desa di wilayah tersebut agar lebih terstruktur dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat lokal.
Kapolres AKBP Irwanto menegaskan kembali dukungan penuh kepolisian terhadap penguatan peran BPD ini. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial serta memastikan setiap rupiah dana desa memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kotamobagu.
