MANADO — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut merilis data pertumbuhan ekonomi daerah untuk Triwulan I-2026. Capaian 5,54 persen secara year-on-year ini menunjukkan perekonomian Sulawesi Utara masih solid di tengah tekanan global.
Berdasarkan harga berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut mencapai Rp 51,67 triliun. Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010, angkanya tercatat Rp 28,05 triliun.
Lonjakan Sektor Pariwisata dan Makanan Jadi Motor Utama
Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 20,85 persen. BPS menyebutkan tiga faktor utama di balik lonjakan ini.
Pertama, peningkatan aktivitas pariwisata, baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kedua, perluasan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada penyedia jasa makanan di berbagai wilayah.
Ketiga, momentum hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri turut mengerek konsumsi masyarakat.
Belanja Pemerintah Tumbuh 7,89 Persen
Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi motor utama dengan pertumbuhan 7,89 persen. Realisasi belanja APBD dan APBN untuk program prioritas serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN menjadi pendorongnya.
Capaian ini mempertegas posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Angka 5,54 persen lebih tinggi 0,49 poin dibandingkan pertumbuhan nasional pada periode yang sama.
Kontraksi Triwulanan, Pola Musiman yang Lumrah
Meski positif secara tahunan, ekonomi Sulut terkontraksi 8,02 persen jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2025. BPS menyebut pola ini wajar terjadi di awal tahun.
Penyebabnya, aktivitas konstruksi dan pertambangan biasanya mengalami penyesuaian operasional. Selain itu, realisasi belanja modal pemerintah juga menurun dibandingkan akhir tahun anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan sektor pariwisata, dukungan program ketahanan pangan, dan percepatan realisasi belanja daerah.
