SULAWESI UTARA — Peringatan tegas itu disampaikan Purbaya dalam sebuah forum internal di Jakarta. Ia menekankan bahwa pembentukan DSI bukan sekadar proyek administratif, melainkan alat untuk mengoptimalkan penerimaan devisa. "Kalau pendapatan negara tidak naik, saya periksa," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/4).
BUMN Ekspor Tunggal: Batu Bara hingga Sawit Wajib Lewat DSI
DSI dirancang sebagai satu-satunya kanal ekspor bagi komoditas tambang dan perkebunan milik BUMN. Perusahaan induk holding pertambangan MIND ID, holding perkebunan PTPN, serta anak usaha di sektor energi seperti Pertamina dan PLN dipastikan akan menyalurkan ekspor batu bara, nikel, hingga crude palm oil (CPO) melalui entitas ini.
Langkah ini memotong rantai perdagangan yang selama ini terpisah-pisah di masing-masing BUMN. Dengan sentralisasi, pemerintah berharap harga jual bisa lebih kompetitif di pasar global dan margin keuntungan tidak tergerus biaya intermediasi.
Ancaman Purbaya: Bukan Sekadar Retorika
Purbaya tidak main-main dengan pernyataannya. Ia mengingatkan bahwa DSI harus bisa membuktikan diri dalam waktu dekat. Jika tidak ada kenaikan signifikan pada setoran dividen dan pajak dari aktivitas ekspor, maka direksi yang bertanggung jawab akan dimintai klarifikasi. "Ini komitmen. Jangan sampai BUMN ekspor hanya menambah birokrasi tanpa hasil," tegasnya.
Tekanan ini wajar mengingat target pendapatan negara dari sektor sumber daya alam terus meningkat. Sepanjang tahun lalu, ekspor komoditas tambang dan perkebunan BUMN menyumbang puluhan triliun rupiah ke kas negara. Dengan adanya DSI, angka itu ditargetkan naik dua digit dalam dua tahun ke depan.
Dampak Langsung: Harga Komoditas Lebih Stabil?
Bagi pelaku industri dan masyarakat, pembentukan DSI berpotensi menekan fluktuasi harga komoditas di dalam negeri. Dengan kontrol ekspor yang lebih ketat, pasokan untuk kebutuhan domestik—seperti batu bara untuk PLTU dan CPO untuk minyak goreng—diharapkan lebih terjaga. Ini menjadi kabar baik bagi konsumen yang kerap dirugikan oleh lonjakan harga akibat ulah spekulan.
Namun, tantangan tetap ada. DSI harus bersaing dengan pedagang swasta yang sudah mapan di pasar global. Jika tidak dikelola profesional, BUMN ekspor ini justru bisa menjadi beban baru bagi negara.
Purbaya menegaskan, evaluasi kinerja akan dilakukan setiap kuartal. Jika target tidak tercapai, direksi tak hanya diperiksa, tapi bisa dicopot. "Saya tidak ingin ada alasan. Hasil bicara," pungkasnya.
