MITRA — Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (24/8/2026).
Rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia, beserta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait di masing-masing wilayah. Kehadiran Ronald Kandoli menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat.
Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah
Dalam rakor tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah langkah konkret pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemantauan harga komoditas ini menjadi penting, terutama menjelang periode-periode tertentu yang biasanya diikuti kenaikan permintaan. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan intervensi pasar yang tepat sasaran.
Evaluasi Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah
Agenda berikutnya yang tidak kalah penting adalah evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Program yang digagas pemerintah pusat ini membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam hal penyediaan lahan, perizinan, serta fasilitasi lainnya.
Partisipasi Bupati Ronald Kandoli dalam rakor ini menjadi langkah awal untuk memastikan program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif di wilayah Minahasa Tenggara. Dukungan dari tingkat kabupaten menjadi kunci keberhasilan program yang menyasar kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Stabilitas Ekonomi
Rakor yang digelar secara serentak ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui koordinasi rutin seperti ini, setiap permasalahan di lapangan dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.
Bagi masyarakat Minahasa Tenggara, hasil rakor ini diharapkan mampu diterjemahkan dalam kebijakan nyata di tingkat kabupaten. Terutama dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan mendorong iklim investasi yang sehat di daerah.
