MANADO — Tekanan untuk membuka akses jalan alternatif Likupang-Bitung kian menguat. Komisi III DPRD Sulawesi Utara secara resmi merekomendasikan agar ruas jalan yang melintasi area pabrik milik PT MSM/TTM (Triputra Tunggal Mandiri) segera difungsikan untuk kendaraan umum. Rekomendasi ini dinilai sebagai solusi atas kemacetan dan panjangnya jalur existing yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha.
Mengapa Jalan Ini Mendesak?
Selama ini, perjalanan dari Likupang menuju Bitung harus memutar melalui jalur utama yang memakan waktu hingga 1,5 jam. Kehadiran jalan baru ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh menjadi hanya sekitar 30-40 menit. Selain mempermudah mobilitas warga, akses ini juga menjadi urat nadi logistik bagi kawasan wisata Likupang yang tengah digenjot sebagai destinasi super prioritas nasional.
Apa Kata DPRD?
Anggota Komisi III DPRD Sulut, yang membidangi infrastruktur, menilai jalan tersebut sudah layak operasi. Mereka mendorong pemerintah provinsi untuk segera berkoordinasi dengan pihak manajemen MSM/TTM. "Kami sudah melihat langsung kondisi jalannya. Sangat layak dan akan sangat membantu masyarakat," ujar salah satu anggota komisi dalam keterangannya di Manado, baru-baru ini.
Proses Negosiasi dan Target Pembukaan
Pembukaan jalan ini bukan tanpa hambatan. Status lahan yang berada di dalam area konsesi pabrik membutuhkan kesepakatan teknis dan administratif antara Pemprov Sulut dengan PT MSM/TTM. DPRD mendesak agar proses negosiasi dipercepat. Jika semua berjalan lancar, akses tersebut ditargetkan bisa dibuka untuk umum dalam waktu dekat, setidaknya sebelum lonjakan kunjungan wisatawan di akhir tahun.
Dampak Ekonomi dan Pariwisata
Likupang yang berada di Kabupaten Minahasa Utara tengah bertransformasi. Dengan dibukanya jalan ini, arus distribusi bahan bangunan, sembako, dan pergerakan turis dari Pelabuhan Bitung ke Likupang akan jauh lebih efisien. Pelaku UMKM di sepanjang koridor Likupang-Bitung juga diyakini bakal merasakan dampak positif langsung dari peningkatan arus barang dan orang.
Pemerintah provinsi sendiri masih menunggu hasil finalisasi kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum sebelum mengeluarkan surat keputusan resmi. Namun, tekanan politik dari DPRD membuat proses ini tak bisa lagi ditunda-tunda.
