SULAWESI UTARA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara khusus meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengubah paradigma kerja. Alih-alih hanya menunggu laporan dan menjatuhkan sanksi, lembaga pengawas etik ini diminta lebih aktif dalam upaya pencegahan. Menurut Tito, pendekatan preventif akan lebih efektif menjaga marwah penyelenggara pemilu dibandingkan tindakan represif yang baru bekerja setelah pelanggaran terjadi.
Fokus pada Edukasi dan Dukungan Sarana
Dorongan ini disampaikan Tito dalam sebuah forum internal. Ia menekankan bahwa peningkatan integritas tidak bisa hanya mengandalkan efek jera dari hukuman. "Edukasi dan dukungan sarana diperlukan," ujar Tito. Menurutnya, banyak pelanggaran etik terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan fasilitas di lapangan.
Pernyataan Mendagri ini menyoroti perlunya DKPP merumuskan program pembinaan yang sistematis. Bukan sekadar sosialisasi kode etik, tetapi juga pendampingan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Tito menilai, pembenahan dari hulu akan mengurangi potensi pelanggaran di hilir secara signifikan.
Paradigma Baru Pengawasan Etik
Imbauan ini menandai perubahan pendekatan yang diharapkan dari DKPP. Selama ini, publik lebih mengenal DKPP sebagai "pengadilan etik" yang kerap memecat atau memberi sanksi berat kepada komisioner yang terbukti melanggar. Tito ingin citra itu bergeser menjadi lembaga yang juga berperan sebagai mentor dan pengawal integritas sejak awal.
Ia menambahkan, dukungan sarana dan prasarana menjadi kunci. Banyak penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bekerja dengan keterbatasan. Kondisi ini, menurut Tito, rentan memicu pelanggaran administratif yang berujung pada sanksi etik. "Kami di Kemendagri siap bersinergi untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi," kata Tito.
Tindak Lanjut dan Target ke Depan
Dorongan dari Mendagri ini menjadi bahan evaluasi bagi DKPP untuk menyusun program kerja ke depan. Fokus pada pencegahan diharapkan mampu menekan angka pelanggaran etik pada pemilu-pemilu mendatang. Langkah konkret yang bisa diambil antara lain adalah pembuatan modul pelatihan terpadu dan pembentukan satuan tugas pembinaan etik di setiap provinsi.
Inisiatif ini juga menjadi sinyal bagi KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka dalam menerima masukan dan pembinaan. Dengan kolaborasi yang erat antara Kemendagri, DKPP, dan lembaga penyelenggara, target pemilu yang berintegritas dinilai bukan sekadar wacana. Semua pihak kini menunggu realisasi dari seruan preventif yang digaungkan Tito Karnavian.
