MINAHASA — Gubernur Sulawesi Utara melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di sejumlah desa di Kabupaten Minahasa. Kepala daerah itu menekankan bahwa pesta demokrasi di tingkat desa bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momen krusial bagi masyarakat untuk menentukan masa depan kampung mereka selama delapan tahun ke depan.
Pilhut kali ini menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Gubernur memastikan seluruh tahapan, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara, berlangsung transparan dan bebas dari praktik politik uang.
Mengapa Gubernur Turun Langsung ke Lapangan?
Pengawasan langsung dilakukan untuk meminimalisir potensi gesekan dan kecurangan. Gubernur ingin memastikan bahwa hak pilih warga desa tidak ternoda oleh intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.
"Pemilihan Hukum Tua adalah bagian penting dari demokrasi desa. Melalui pemilihan ini, masyarakat menentukan siapa yang akan memimpin desa selama delapan tahun," ujar Gubernur saat meninjau proses pemungutan suara di Minahasa.
Pesan Tegas untuk Aparat dan Penyelenggara
Dalam kunjungannya, Gubernur memberikan instruksi tegas kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Panitia Pemilihan. Ia meminta aparat keamanan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
"Saya minta semua pihak menjaga kondusivitas. Jangan ada yang main-main dengan demokrasi desa ini," tegasnya di hadapan para petugas.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Pilhut yang bermartabat akan menghasilkan pemimpin yang legitimasinya kuat. Hal ini, menurutnya, menjadi modal dasar pembangunan desa yang berkelanjutan.
Pilhut Bukan Sekadar Seremonial Belaka
Pemerintah provinsi memandang Pilhut sebagai pilar demokrasi akar rumput. Proses pemilihan yang bersih akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pengelolaan dana desa ke depan.
Dengan pengawasan ketat dari tingkat provinsi, diharapkan tidak ada lagi laporan sengketa hasil pemilihan yang berkepanjangan. Gubernur memastikan akan ada sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan.
Masyarakat Minahasa pun menyambut positif langkah Gubernur yang turun langsung ke desa. Mereka berharap pengawalan ini bisa menjadi preseden bagi pelaksanaan Pilhut di daerah lain di Sulawesi Utara.
