SULAWESI UTARA — Dukungan terhadap sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengemuka dari kalangan akademisi, ulama, dan aktivis di Sumatera Utara. Dalam sebuah forum dialog di Medan, mereka menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan hilirisasi sumber daya alam memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil. Meski mendukung, mereka menekankan perlunya pengawasan publik agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif.
Program MBG Dinilai Mulia, Pengawasan Masyarakat Dinilai Krusial
Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Iwan Nasution, menyebut program MBG sebagai kebijakan yang baik. Ia menjelaskan, pendanaan program tersebut berasal dari penagihan pajak terhadap pengusaha sawit yang menunggak. “Pak Prabowo mengumpulkan pengusaha sawit yang menunggak pajak, dari pajak-pajak itu lah yang disalurkan untuk MBG,” ujarnya. Iwan menambahkan, kualitas program di lapangan harus diawasi bersama oleh masyarakat.
Senada dengan Iwan, Akademisi Universitas Medan Area (UMA), Ara Auza, menilai program pemerintah ini tidak hanya baik, tetapi juga mulia. “Karena memberi makan orang itu adalah tindakan yang mulia,” kata Ara. Ia juga menanggapi kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi, sementara pemerintah merespons dengan perbaikan tata kelola.
Aktivis 98: Tugas Sejarah Gerakan Mahasiswa Bersinergi dengan Pemerintah
Mantan aktivis 98, Muhamad Ihyar Harahap, menilai program MBG, Koperasi Merah Putih, pemberantasan korupsi, dan hilirisasi SDA merupakan amanat undang-undang yang menguntungkan rakyat kecil. Menurutnya, tugas sejarah gerakan mahasiswa adalah mendorong, mengawal, dan mensukseskan program kerakyatan tersebut. “Hal ini jarang terjadi dalam fase sejarah Indonesia bahwa tugas pemerintah dan tugas sejarah gerakan mahasiswa bisa bersinergi,” jelas Ihyar.
Apresiasi Kementerian Haji dan Dampak Langsung ke Masyarakat
Perwakilan BKPRMI Sumut, Syafrizal Harahap, mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilainya membuat pelaksanaan ibadah haji 2026 lebih baik. “Bisa ditanya dengan yang berangkat haji. Sekarang banyak perubahan, fasilitas. Dan tidak lagi banyak yang meninggal dunia,” tuturnya. Syafrizal juga menegaskan bahwa program MBG adalah program baik, mengingat dalam ajaran agama memberi makan sesama manusia adalah perbuatan mulia.
Para tokoh sepakat bahwa dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi kerakyatan harus dibarengi dengan peran aktif masyarakat mengawasi jalannya kebijakan. Mereka menilai sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan program-program strategis nasional.
