MINAHASA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) secara resmi menyatakan kesiapan total untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Bupati Franky Donny Wongkar dalam agenda pencanangan yang digelar di lingkungan Pemkab Minsel.
Bupati menegaskan bahwa sensus ini bukan sekadar agenda statistik nasional, melainkan momentum strategis bagi daerah. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Penting bagi Minsel?
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda besar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Bagi Minsel, sensus ini menjadi alat untuk memotret secara utuh seluruh aktivitas ekonomi—dari UMKM skala kampung hingga industri menengah di perkotaan.
Bupati Franky Wongkar menyebut bahwa data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan program secara lebih efektif. “Dengan data yang valid, kita bisa tahu sektor mana yang perlu didorong, dan di mana titik lemah perekonomian kita,” ujarnya dalam sambutan.
Apa Saja yang Disiapkan Pemkab Minsel?
Pemkab Minsel berkomitmen menyediakan dukungan logistik dan personel untuk membantu petugas sensus di lapangan. Koordinasi dengan BPS Sulawesi Utara juga sudah mulai dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, pemerintah daerah akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Tujuannya agar tidak ada sektor ekonomi yang terlewat, termasuk usaha informal seperti warung makan, bengkel kecil, hingga jasa pertanian yang tersebar di pelosok.
Dampak bagi Pelaku Usaha Lokal
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM dan usaha kecil di Minsel. Data yang terkumpul bisa menjadi acuan untuk mengakses program bantuan modal, pelatihan, hingga kemudahan perizinan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Bupati mengimbau seluruh pengusaha—baik yang sudah berizin maupun yang masih informal—untuk bersedia didata. “Jangan takut, ini untuk kebaikan kita bersama. Semakin lengkap data kita, semakin besar peluang Minsel mendapat perhatian dari pusat,” kata Franky.
Langkah Selanjutnya
Setelah pencanangan ini, Pemkab Minsel akan membentuk tim koordinasi daerah yang melibatkan dinas terkait, camat, dan kepala desa. Tim ini bertugas memastikan tidak ada wilayah yang terlewat saat sensus dimulai pada 2026 mendatang.
BPS sendiri menargetkan pendataan mencakup seluruh unit usaha, baik formal maupun nonformal, di 17 kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan dukungan penuh dari bupati, Minsel optimistis menjadi salah satu daerah dengan partisipasi tertinggi di Sulawesi Utara.
