RATAHAN — Perjuangan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen (Purn) Yulius Selvanus untuk mewujudkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, semakin mendekati titik terang. Langkah ini disambut antusias oleh aliansi masyarakat setempat yang selama ini menanti kepastian hukum atas akses tambang rakyat.
Mengapa WPR Ratatotok Diperjuangkan?
WPR Ratatotok menjadi salah satu prioritas Gubernur Yulius Selvanus karena kawasan ini memiliki potensi tambang emas yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Namun, aktivitas pertambangan tanpa izin kerap menimbulkan konflik lahan dan masalah lingkungan.
Aliansi masyarakat menilai, penetapan WPR akan memberikan kepastian hukum bagi penambang lokal. Mereka khawatir jika kawasan ini justru dikuasai oleh pemodal besar, maka warga kecil akan tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri.
Desakan Aliansi: Tambang Rakyat untuk Rakyat
Aliansi masyarakat Minahasa Tenggara secara terbuka mendesak pemerintah agar WPR Ratatotok benar-benar dikelola oleh masyarakat setempat. Mereka menolak jika izin tambang rakyat justru dimanfaatkan oleh perusahaan atau investor besar yang tidak berpihak pada warga.
"Kami ingin tambang ini benar-benar menjadi milik rakyat, bukan dikuasai oleh pemodal besar. Sudah puluhan tahun kami menggali emas secara tradisional, kini kami butuh legalitas," ujar salah satu perwakilan aliansi dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, beberapa waktu lalu.
Langkah Gubernur dan Prospek ke Depan
Gubernur Yulius Selvanus terus mendorong proses pengusulan WPR Ratatotok ke pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pembentukan WPR ini harus selesai dalam waktu dekat agar tidak ada lagi celah bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak.
Langkah ini juga diikuti dengan koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut serta Kementerian ESDM. Pemerintah provinsi optimistis, WPR Ratatotok bisa segera diresmikan dalam tahun anggaran berjalan.
Apa yang Terjadi Jika WPR Tak Segera Terwujud?
Jika WPR Ratatotok tidak segera terealisasi, aktivitas pertambangan ilegal dikhawatirkan akan terus berlangsung tanpa pengawasan. Risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial pun semakin besar.
Aliansi masyarakat pun meminta agar proses ini tidak berlarut-larut. Mereka siap mengawal kebijakan ini hingga WPR benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi warga Ratatotok dan sekitarnya.
