SULAWESI UTARA — Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menilai realisasi anggaran Rp30 miliar untuk pembebasan lahan JLU masih jauh dari kepastian. Dari sekitar 40 tahapan yang harus dilalui, proses yang berjalan baru mencapai 17 tahapan.
“Contohnya yang kami minta, satu untuk pembebasan JLU, dianggarkan sekitar Rp30 miliar,” kata Masduki dalam pembahasan KUA PPAS.
Progres Pembebasan Lahan yang Masih Panjang
Masduki menjelaskan, ketimpangan antara tahapan yang belum rampung dan pagu yang sudah disiapkan menjadi alasan utama pergeseran. Jika dipaksakan, anggaran tersebut berpotensi menganggur di akhir tahun.
“Kalau tidak salah baru 17 tahapan, berarti masih jauh. Makanya kemarin kita minta digeser, ini digunakan untuk belanja langsung yang digunakan untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, DPRD akan menelusuri ulang alokasi hasil pergeseran tersebut melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini untuk memastikan dana benar-benar masuk ke program belanja langsung, bukan sekadar dipindah pos.
Prioritas Baru: Bansos Hingga Stunting
Masduki menegaskan, sasaran pergeseran anggaran harus menyentuh kebutuhan dasar warga yang sedang terdampak. Selain bantuan sosial, persoalan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Cilegon juga menjadi perhatian utama DPRD.
“Yang kedua persoalan hari ini Cilegon masih kekeringan, ketiga pengangguran. Apa support-nya? Otomatis kita harus membuat program yang menyupport pengurangan pengangguran, kemiskinan. Cilegon masih ditemukan stunting,” jelasnya.
Menurut Masduki, alokasi ulang ini lebih masuk akal ketimbang membiarkan anggaran menjadi SiLPA yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin anggaran yang sifatnya diperkirakan tidak akan terserap, belanjanya digeser,” tegasnya.
Pemkot Diminta Segera Finalisasi RKA
DPRD berharap pemerintah kota segera menuntaskan detail alokasi di masing-masing OPD. Dengan begitu, kepastian program pengganti bisa diketahui sebelum penetapan anggaran final.
Masduki menambahkan, usulan ini merupakan respons atas kondisi sosial-ekonomi warga yang masih membutuhkan intervensi fiskal, terutama di tengah ancaman kekeringan dan tingginya angka pengangguran. Ia memastikan DPRD akan mengawal realokasi tersebut hingga tahap pelaksanaan di lapangan.
