JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan keputusan bersama pemerintah dan DPR RI untuk memindahkan status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat telah mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Kebijakan ini menjawab aspirasi panjang kalangan asosiasi guru terkait kejelasan status dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat," kata Prasetyo Hadi, dikutip dari ANTARA, Selasa (18/8/2026).
Skema Pengangkatan: Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Lalu Seleksi PNS
Pemerintah menyiapkan dua tahap dalam kebijakan ini. Pertama, guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, para guru yang kini berstatus PPPK penuh waktu mendapat kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS pada 2027.
Menteri PANRB Rini Widyantini merinci data terbaru kepegawaian guru nasional. Saat ini jumlah guru berstatus PPPK mencapai 995.245 orang, sementara guru dengan status PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.
Bagaimana Dampaknya ke Guru di Sulawesi Utara?
Ribuan guru di Sulut yang selama ini berstatus PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu otomatis masuk dalam skema nasional tersebut. Mereka yang berstatus paruh waktu akan dinaikkan statusnya, sementara yang sudah penuh waktu bisa mendaftar seleksi PNS pada awal 2027.
Pemerintah masih melakukan sinkronisasi data kepegawaian guru dengan berbagai status tersebut. Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah kepegawaian guru tidak bisa berdiri sendiri karena berbagai aspek harus dihitung secara matang.
Anggaran Aman, Defisit Tetap Terjaga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan ini tidak membahayakan keberlanjutan fiskal. Pemerintah telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.
"Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya," kata Purbaya.
Formasi Guru Nasional 2026: 526.689 Lowongan Termasuk Sekolah Rakyat
Rini Widyantini menambahkan, saat ini ada proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan ini mencakup guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
"Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," ujar Rini.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang termasuk ke dalam PPPK paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi PNS melalui seleksi pada 2027.
"Kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," kata Prasetyo Hadi menanggapi aspirasi yang masuk.
