MANADO — Bidang Ajaran dan Tata Gereja GMIM mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur tata cara pemilihan Pelayan Khusus (Pelsus) di semua tingkatan. Keputusan BPMS nomor 10 tahun 2026 menjadi payung hukum bagi jemaat, kolom, hingga wilayah dalam menjalankan proses demokrasi internal gereja.
Aturan ini diterbitkan untuk memastikan setiap pemilihan berjalan sesuai koridor tata gereja yang berlaku. GMIM memiliki struktur pelayanan yang luas di Sulawesi Utara, sehingga mekanisme yang seragam dinilai penting untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas kepemimpinan di semua aras.
Dokumen tersebut mencakup tiga komponen utama: tahapan pemilihan, syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Pelsus, serta mekanisme pemungutan suara di setiap level pelayanan. Setiap aras memiliki prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas jemaat setempat.
Dalam aturan ini, syarat calon tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga kesiapan teologis dan moral calon. Hal ini sejalan dengan tradisi GMIM yang menempatkan integritas sebagai syarat mutlak bagi seorang pelayan.
Proses pemilihan dimulai dari aras jemaat, kemudian naik ke tingkat kolom, wilayah, hingga sinode. Setiap tahap melibatkan musyawarah dan pemungutan suara yang diawasi oleh majelis setempat.
Keputusan BPMS nomor 10 tahun 2026 juga mengatur jadwal pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh unit pelayanan. Jika salah satu aras tidak melaksanakan tahapan sesuai ketentuan, maka hasil pemilihan bisa dinyatakan tidak sah.
Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi setiap warga jemaat yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilihan. Dengan adanya mekanisme yang jelas, potensi konflik internal akibat perbedaan tafsir prosedur bisa diminimalkan.
Bidang Ajaran dan Tata Gereja berharap aturan ini bisa menjadi pedoman yang aplikatif di lapangan. Sosialisasi ke seluruh jemaat di Sulawesi Utara akan dilakukan secara bertahap melalui pendeta dan penatua setempat.
Ke depan, setiap aras pelayanan GMIM diwajibkan melaporkan hasil pemilihan ke sinode untuk diverifikasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola gereja yang transparan dan partisipatif.