SULAWESI UTARA — Arahan itu disampaikan Dony dalam rapat bersama jajaran komisaris utama dan direktur utama bank Himbara pada Senin (15/6). Pertemuan tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja perbankan BUMN di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi.
Bukan Sekadar Target Bisnis, Tapi Dampak ke Lapangan Kerja
Dony menegaskan kontribusi Himbara tidak bisa lagi diukur dari pertumbuhan laba semata. "Pembiayaan harus difokuskan pada sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Antara.
Pemerintah ingin perbankan BUMN menjadi motor penggerak yang bersentuhan langsung dengan agenda pembangunan nasional. Sektor dengan efek berganda tinggi terhadap aktivitas ekonomi, menurut Dony, harus mendapat porsi kredit lebih besar.
Tiga Sektor yang Dikejar: Hilirisasi, Manufaktur, dan Infrastruktur
Ada tiga bidang utama yang menjadi fokus penyaluran kredit Himbara ke depan. Pertama, program hilirisasi sumber daya alam yang menjadi proyek strategis pemerintah. Kedua, sektor manufaktur yang dinilai krusial untuk substitusi impor dan penciptaan nilai tambah. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. BP BUMN menilai likuiditas perbankan cukup melimpah, namun belum seluruhnya tersalur ke sektor yang tepat sasaran.
Evaluasi Kinerja dan Ancaman Ekonomi Global
Rapat tersebut tidak hanya membahas target ke depan. Dony juga mengapresiasi kinerja positif Himbara yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, ia mengingatkan agar bank-bank BUMN tetap waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global.
Penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan manajemen risiko menjadi agenda yang tak kalah penting. BP BUMN bersama Danantara dan seluruh anggota Himbara berkomitmen menjaga pertumbuhan perbankan negara tetap sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen menjadi kunci untuk mempercepat realisasi agenda pembangunan. Tanpa koordinasi yang solid, target pembiayaan ke sektor produktif berpotensi hanya menjadi wacana.
