BOLSEL — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid meminta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertransformasi menjadi penjamin mutu sekaligus sistem peringatan dini atas potensi penyimpangan anggaran desa. Menurutnya, besarnya alokasi dana yang mengalir ke desa harus diimbangi pengawasan yang mampu mendeteksi masalah sejak awal.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy dalam sambutannya, Rabu (26/8/2026).
Empat Fokus Pengawasan yang Ditekankan Wabup
Deddy meminta pelaksanaan coaching clinic kali ini mampu memperkuat empat fokus utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital dalam pengawasan. Kedua, pengawalan ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.
Ketiga, penguatan koordinasi pengawasan antara Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat. Keempat, memastikan seluruh desa di Bolsel mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan akuntabel.
Target Maturitas SPIP Level 3
Dalam kesempatan itu, Deddy juga menargetkan penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga Level 3 dapat diwujudkan secara penuh dan berkelanjutan. Ia menegaskan SPIP bukan sekadar pemenuhan berkas administrasi untuk Inspektorat.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujarnya.
BPKP Ingatkan Auditor Kuasai Siskeudes
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan penguasaan tiga aspek utama bagi auditor: tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia mendorong para auditor mengidentifikasi titik kritis melalui uji petik di lapangan.
Heru juga meminta jajaran APIP menguasai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurutnya, sistem tersebut membantu mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelas Heru.
Ia turut mengingatkan auditor untuk terus meningkatkan kompetensi dengan membangun kebiasaan membaca dan belajar. Peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci agar fungsi pengawasan berjalan optimal dan memberi nilai tambah bagi pemerintah daerah maupun desa.
Acara Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, para pejabat tinggi pratama Pemda Bolsel, serta peserta kegiatan.
