SULAWESI UTARA — Pemerintah tengah merancang skema pemberian rekening bank secara otomatis untuk setiap warga negara Indonesia yang baru menginjak usia 17 tahun. Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga memiliki akses layanan perbankan sejak dini.
Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Dua bank pelat merah telah ditunjuk untuk mendukung program ini, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Saldo Awal Rp50 Ribu dan Jaminan Bebas Biaya
Setiap pemilik rekening baru akan menerima saldo awal sebesar Rp50 ribu. Airlangga menegaskan dana tersebut tidak boleh dikurangi oleh pihak perbankan dalam bentuk biaya administrasi atau potongan lainnya.
Untuk memastikan hal itu, pemerintah akan menerbitkan regulasi khusus. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, diminta menyusun aturan yang meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengawasi agar saldo awal tidak berkurang.
"Nanti Pak Ferry bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," ujar Airlangga di hadapan peserta simposium.
Fungsi Ganda: Penyaluran Bansos hingga Transaksi UMKM
Rekening ini tidak sekadar menjadi bukti kepemilikan produk perbankan. Pemerintah merancangnya sebagai kanal utama penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai di masa depan. Dengan demikian, penerima manfaat tidak perlu membuka rekening baru saat bansos akan dicairkan.
Fungsi lain disiapkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap rekening akan otomatis terhubung dengan sistem pembayaran digital QRIS tanpa biaya alias nol persen. Kebijakan ini diharapkan mendorong transaksi nontunai dan menggerakkan ekonomi syariah.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang," kata Airlangga.
Target 200 Juta Penduduk dan Data Kependudukan
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk Indonesia memiliki rekening melalui skema ini. Basis data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dengan NIK sebagai kunci utama pembuatan rekening.
Meski demikian, mekanisme teknis masih menjadi pekerjaan rumah. Airlangga belum merinci apakah rekening langsung aktif bersamaan dengan penerbitan KTP di usia 17 tahun, atau tetap ada proses verifikasi tambahan yang harus dilalui warga.
Cara Mengetahui Status dan Kesiapan Program
Sampai berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti peluncuran program. Masyarakat yang ingin memastikan status kependudukan dan kesiapan data dapat mengakses layanan daring Dukcapil Kemendagri atau datang langsung ke kantor dinas kependudukan setempat.
Informasi perkembangan terbaru mengenai regulasi dan teknis pelaksanaan akan diumumkan melalui kanal resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Warga diimbau tidak merespons tawaran pembukaan rekening yang mengatasnamakan program ini dari pihak tidak resmi, mengingat aturan pelaksanaannya belum terbit.
