TUTUYAN — Pemkab Boltim menempuh jalur pengusulan 825 PPPK Paruh Waktu untuk menata status aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Jumlah itu jauh di atas ruang pengusulan tahap awal yang disebut hanya 370 orang. Bupati Oskar Manoppo memaparkan hal tersebut di hadapan peserta apel kerja PPPK Paruh Waktu, Jumat (11/9/2026).
Mengapa Pemkab Boltim Mengusulkan 825 PPPK Paruh Waktu
Kebijakan ini menyangkut penataan status pegawai, termasuk peluang PPPK Paruh Waktu beralih menjadi PPPK Penuh Waktu. PPPK Penuh Waktu sendiri disebut berkesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS sesuai aturan yang berlaku.
Oskar menegaskan pemda tidak akan berhenti mendorong agar seluruh PPPK PW bisa diusulkan. Syaratnya, ketentuan dan persyaratan yang nantinya ditetapkan harus terpenuhi lebih dulu.
Pakta Integritas Jadi Syarat Penataan Status
Proses penataan ke depan menuntut pemenuhan persyaratan sekaligus komitmen dari para PPPK. Komitmen itu nantinya dituangkan lewat pakta integritas.
Menurut Oskar, pemerintah daerah akan terus memperjuangkan kepastian masa depan PPPK Paruh Waktu di Boltim. Ia menyebut tanggung jawab itu melekat pada pemda sebagai pihak yang mengangkat mereka.
"Pemda akan terus berupaya agar seluruh PPPK PW dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang nantinya ditetapkan," kata Oskar.
"Intinya, pemerintah daerah akan terus berusaha memperjuangkan nasib dan masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Ini bagian dari tanggung jawab kami kepada bapak ibu sebagai masyarakat Bolaang Mongondow Timur," ujarnya.
Apel Kerja Dihadiri Sekda dan Kepala Perangkat Daerah
Apel kerja PPPK Paruh Waktu berlangsung di Halaman Kantor Bupati Boltim, Tutuyan. Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima hadir bersama para asisten dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Boltim.
Usulan 825 formasi itu kini menunggu proses verifikasi sesuai ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah pusat. Pemkab Boltim menyatakan akan mendampingi seluruh PPPK Paruh Waktu memenuhi persyaratan, termasuk penandatanganan pakta integritas.
