SULAWESI UTARA — Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai BPI Danantara berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi produktif, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Penilaian itu muncul saat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Namun, besarnya aset yang dikelola dinilai harus diimbangi tata kelola transparan agar kontribusinya terhadap PDB benar-benar terukur.
Arief Poyuono menekankan Danantara tidak cukup hanya mengelola aset negara dalam jumlah besar. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu harus mampu mengubah aset negara menjadi sumber investasi produktif yang memberi nilai tambah. "Danantara harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar," kata Arief dalam keterangannya.
Menurut dia, pembentukan Danantara sejalan dengan kebutuhan Indonesia mempercepat transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Optimalisasi aset BUMN perlu diarahkan ke sektor yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas kesempatan kerja.
Arief menegaskan tolok ukur keberhasilan Danantara bukan pada besar aset yang dikelola atau keuntungan yang diperoleh. Yang lebih penting, seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Danantara dirancang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis di sektor energi, pangan, infrastruktur, teknologi, dan hilirisasi industri. Investasi itu diharapkan menghasilkan keuntungan sekaligus memperkuat kapasitas produksi nasional.
Dalam pendekatan pengeluaran, PDB dihitung dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Peningkatan investasi Danantara dapat menambah komponen investasi dalam PDB, sedangkan dampak lanjutannya bergantung pada produktivitas proyek dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan.
Arief menilai Indonesia membutuhkan penguatan industri manufaktur agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang konsumsi. Produksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi juga harus menjadi penopang.
"Kalau Indonesia ingin tumbuh lebih cepat, investasi harus diarahkan untuk membangun kapasitas produksi, memperkuat manufaktur, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur dinilai dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, bahan bangunan, transportasi, dan jasa pendukung. Infrastruktur yang memadai juga berpotensi menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.
"Investasi infrastruktur tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan fasilitas energi harus mampu menurunkan biaya produksi serta membuat kegiatan usaha semakin efisien," kata Arief.
Investasi produktif disebut dapat menciptakan efek berganda. Ketika proyek menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga berpotensi tumbuh. Kapasitas produksi yang bertambah juga memperkuat daya saing industri nasional.
"Ketika investasi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menggerakkan usaha kecil di sekitar proyek, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi," kata Arief.
Namun, penciptaan lapangan kerja perlu diukur berdasarkan kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, dan keberlanjutan usaha yang terbentuk. "Yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya tambahan jumlah pekerjaan, melainkan lapangan kerja yang produktif, memberikan penghasilan layak, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja," ujarnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Untuk mencapainya, sinergi kebijakan fiskal, investasi BUMN, Danantara, dan partisipasi sektor swasta menjadi faktor penting.
Dalam pembahasan RAPBN 2027, anggota DPR RI Dolfie Othniel Fredric mengusulkan agar kontribusi BPI Danantara dicantumkan eksplisit dalam skenario investasi nasional. Target investasi dalam rancangan anggaran itu disebut berada di kisaran Rp8.666 triliun hingga Rp8.743 triliun.
Arief menilai Danantara perlu memiliki sasaran terukur, mulai dari nilai investasi, peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, sampai kontribusinya terhadap PDB. "Target pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan investasi yang benar-benar terealisasi," ujarnya.
Besarnya aset kelolaan tidak otomatis menjamin keberhasilan investasi. Proyek yang tidak layak secara ekonomi berisiko menghasilkan keuntungan rendah, menimbulkan kerugian, atau menghambat pemanfaatan modal untuk kegiatan yang lebih produktif.
"Danantara harus berani memilih proyek berdasarkan kelayakan bisnis dan manfaat ekonominya. Jangan sampai modal negara terserap pada proyek yang besar secara nilai, tetapi kecil kontribusinya terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Arief.
Arief juga menyoroti risiko crowding-out, yakni kondisi ketika keterlibatan negara justru menggeser investasi swasta. Danantara perlu menentukan sektor yang membutuhkan dukungan modal negara sekaligus membuka ruang kemitraan dengan dunia usaha.
"Danantara seharusnya menjadi katalisator bagi investasi swasta, bukan pesaing yang menutup ruang bagi pelaku usaha," ujarnya.
Keberhasilan Danantara pada akhirnya akan ditentukan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi terukur: peningkatan investasi produktif, kapasitas manufaktur, produktivitas, ekspor, lapangan kerja berkualitas, serta kontribusi terhadap pendapatan negara. "Danantara bisa menjadi pengungkit besar bagi ekonomi Indonesia jika dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil," tutur Arief.