SULAWESI UTARA — Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah drastis dengan menghentikan penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar bensin. Semua mobil operasional yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi telah masuk dalam proses lelang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengonfirmasi kebijakan ini pada Senin (29/6/2026) sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," kata Eri.
Motor untuk Aktivitas Lapangan, Truk Sampah Masih Pakai Solar
Tidak semua kendaraan dinas bisa langsung dialihkan ke listrik. Untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobil, Pemkot Surabaya mendorong penggunaan sepeda motor. Namun, armada pelayanan publik seperti truk sampah, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengerukan, dan armada operasional sungai masih bergantung pada solar.
Menurut Eri, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari. Karena itu, Pemkot tidak bisa serta-merta menggantinya dengan kendaraan listrik dalam waktu dekat.
Pemkot Ajukan Akses BBM Subsidi untuk Armada Pelayanan Publik
Untuk menekan beban operasional, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Isinya, meminta agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi. Eri menegaskan, kendaraan ini bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan, melainkan untuk melayani warga.
"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," jelasnya.
Sebagian armada persampahan sudah mendapat persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan untuk mobil pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum masih dibahas bersama kementerian terkait.
Eri berharap ada skema dukungan dari pusat agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. "Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," pungkasnya.
