MANADO — Royke Roring membuka rapat dengan data yang cukup mengejutkan. Menurut politisi senior itu, dalam setengah dekade terakhir, SILPA Provinsi Sulawesi Utara tak pernah turun di bawah angka Rp50 miliar dan bahkan sempat menyentuh Rp60 miliar. Ia mempertanyakan logika di balik penetapan defisit anggaran yang selalu dijaga di bawah satu persen, sementara pemerintah daerah seolah sudah mengantisipasi adanya sisa anggaran besar di akhir tahun.
Angka SILPA Murni Ternyata Setengah dari Perkiraan
Menanggapi hal itu, Tahlis Galang membuka data riil di hadapan para anggota dewan. Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh SILPA yang tercatat bisa digerakkan secara bebas oleh pemerintah daerah. Dari total SILPA yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar, Tahlis mengungkapkan bahwa SILPA murni—yang benar-benar dapat digunakan sebagai bantalan fiskal—hanya berkisar antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
"Sisanya merupakan SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) dan SILPA yang sudah terikat untuk pembayaran PPG Guru," ujar Tahlis di hadapan Royke dan anggota DPRD lainnya.
Mengapa Defisit Tak Dinaikkan ke 2,5 Persen?
Royke juga mempertanyakan mengapa pemerintah daerah tidak memanfaatkan ruang defisit yang diizinkan oleh regulasi. Tahlis membenarkan bahwa secara aturan, defisit bisa dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen. Namun, ia menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan utama, terutama karena dana transfer dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan.
"Secara regulasi memang benar. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami," tegasnya.
Kegiatan Fisik Sepi, Harapan pada SILPA Menipis
Tahlis juga membeberkan asal-usul SILPA selama ini. Sebagian besar berasal dari sisa hasil tender kegiatan fisik di akhir tahun, pekerjaan yang belum rampung 100 persen sehingga pembayarannya baru mencapai 80 persen, serta efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan fisik pada tahun ini relatif sangat sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Di satu sisi kami berharap seluruh pekerjaan fisik maupun realisasi keuangan dapat mencapai 100 persen. Justru itu yang menjadi kekhawatiran kami," ujarnya, menandakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi terlalu bergantung pada SILPA besar di akhir tahun sebagai penyelamat anggaran.
