SULAWESI UTARA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pribadi penerima, bukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penegasan itu sekaligus merespons kabar yang beredar bahwa gaji PNS akan dialihkan lewat Kopdes.
Suahasil menyampaikan hal itu kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (23/10). Menurutnya, mekanisme pembayaran langsung merupakan praktik ideal yang selama ini dijalankan pemerintah.
"Di dalam praktik kita lihat bahwa yang namanya kalau pembayaran gaji itu ya idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya: PNS, TNI, Polri," kata Suahasil.
Bukan Hanya Gaji, Tunjangan Guru Juga Dibayar Langsung
Bendahara negara itu menambahkan, skema serupa berlaku untuk tunjangan kinerja guru yang statusnya masih pegawai daerah. Pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan langsung dari kas negara, tanpa perantara koperasi desa.
"Dari sejak beberapa waktu yang lalu sering kita sampaikan pembayaran langsung atas tunjangan profesi guru, langsung dari kas negara," ujarnya.
Suahasil menyebut pemerintah juga telah menerapkan pembayaran langsung untuk sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, skema tersebut memerlukan data penerima dan bank penyalur yang akurat, mencakup seluruh ASN, TNI-Polri, hingga masyarakat penerima bantuan.
Government-to-Persons Payment Jadi Arah Kebijakan
Pemerintah menyebut mekanisme transfer langsung ini sebagai government-to-persons payment (G2P payment). Suahasil menyatakan operasi perbendaharaan negara akan terus didorong lebih modern lewat cara tersebut.
"Jadi saya rasa ini jelas ya. Ini yang disebut dengan government-to-persons payment, G2P payment. Dan kita akan dorong operasi perbendaharaan kita menjadi makin modern dengan cara seperti itu," kata Suahasil.
Ia mengakui masih ada sejumlah pembayaran yang belum ditransfer langsung. Pemerintah, kata dia, tengah mengupayakan agar pembayaran tersebut nantinya masuk ke rekening perbankan penerima.
Wacana Rekening Massal untuk 25 Juta Warga
Di sisi lain, Kementerian Keuangan tengah mendorong agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank, tidak hanya ASN. Wacana pembukaan rekening massal itu menyasar sekitar 25 juta masyarakat berusia di atas 17 tahun yang tergolong desil 1-4.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan prinsip penyaluran gaji ASN harus mudah dan transparan. Pernyataan itu muncul menanggapi kabar gaji PNS akan disalurkan melalui KDMP.
"Yang penting, ASN itu mendapatkan hak secara mudah, transparan. Itu saja prinsipnya, jangan menyusahkan ASN," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (21/10).
Saat ditanya apakah penyaluran gaji PNS lewat Kopdes berpotensi mempersulit, Rini menjawab singkat: "saya tidak bilang seperti itu. Yang terpenting dimudahkan lewat mana saja. Saat ini penggajian mereka (ASN) sudah mudah."
Wamendagri: Jangan Sampai Mundur dari Sistem Perbankan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai alur penggajian ASN tidak boleh dipersulit. Menurutnya, wacana gaji PNS lewat Kopdes masih sebatas opsi yang perlu dikaji lebih dalam.
"Karena selama ini kan sudah melalui perbankan. Jangan sampai mundur lah gitu kira-kira dan juga terutama jangan menyulitkan ASN juga," kata Bima dalam kesempatan yang sama.
Bagi pelaku industri perbankan, penegasan Kementerian Keuangan ini mempertahankan posisi bank sebagai penyalur gaji ASN, segmen yang selama ini menjadi sumber dana murah (current account saving account/CASA) bagi bank-bank BUMN dan bank daerah. Skema G2P payment juga berpotensi memperluas basis nasabah perbankan jika program rekening massal untuk 25 juta warga terealisasi.
