SULAWESI UTARA — Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mengemuka. Menteri Keuangan mengusulkan uji coba pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok rumah tangga desil 10, yaitu lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi.
Pengelompokan ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh desil. Desil 10 adalah kelompok dengan ekonomi tertinggi.
Status Terkini: Pertamina Masih Menunggu Arahan
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan perseroan belum menerima instruksi lebih lanjut mengenai teknis implementasi di lapangan. "Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," ujarnya di Graha Pertamina, Rabu (26/8).
Meski regulasi belum turun, Pertamina tidak tinggal diam. Perusahaan pelat merah ini menggencarkan kampanye penggunaan energi secara bijak kepada masyarakat. Baron menjelaskan, kampanye ini bertujuan memastikan BBM bersubsidi disalurkan tepat sasaran, baik dari sisi pengguna maupun spesifikasi mesin kendaraan.
"Sehingga pengguna maupun kami bisa menyalurkan energi tepat kepada para penggunanya, tepat kepada spesifikasi mesinnya, dan juga bisa merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
Alasan Pemerintah Menguji Pembatasan Pertalite
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan pengkajian kebijakan subsidi. Tujuannya memastikan penyaluran bantuan energi lebih akurat dan tidak dinikmati kelompok mampu.
"Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu," kata Purbaya kepada awak media, Kamis (20/8).
Pemerintah saat ini masih menghitung potensi penghematan anggaran dari kebijakan ini. Purbaya menyebut pembatasan tersebut berpotensi mengurangi beban subsidi, namun besaran angka pastinya belum diumumkan.
Yang Perlu Diketahui Masyarakat Sekarang
Bagi masyarakat umum yang selama ini menggunakan Pertalite, belum ada perubahan prosedur pembelian. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan uji coba yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.
Pertamina memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal hingga ada keputusan resmi dari pemerintah. Informasi terbaru mengenai kriteria penerima subsidi dan teknis pembatasan akan diumumkan melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan Pertamina.
Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan kebijakan dari sumber terpercaya dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi pemerintah.
