SULAWESI UTARA — Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan tarif internet tetap berkecepatan 100 Mbps turun menjadi sekitar Rp 100 ribu per bulan, dari harga pasar saat ini yang masih berkisar Rp 300 ribu. Kebijakan ini menyasar pengguna fixed broadband yang penetrasinya baru 22% dari total konektivitas nasional. Pemerintah berharap target tersebut mendorong penetrasi internet rumah hingga 50%.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya berlangganan internet rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan kemampuan ekonomi masyarakat. Data International Telecommunication Union (ITU) yang dikutipnya menempatkan ongkos konektivitas Indonesia di atas sejumlah negara tetangga.
Dengan pendapatan per kapita yang mendekati USD 5.000, Nezar menilai harga ideal langganan internet rumah semestinya berada di kisaran Rp 200 ribu per bulan. Kenyataan di lapangan, tarif yang berlaku masih sekitar Rp 300 ribu.
Mengapa Fixed Broadband Jadi Sasaran Utama
Penetrasi internet tetap di Indonesia baru mencapai sekitar 22% dari total konektivitas yang ada. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan mobile broadband yang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah berpenghuni.
Pemerintah memandang rendahnya adopsi fixed broadband sebagai persoalan harga sekaligus keterbatasan pilihan. Selama ini masyarakat di kawasan padat penduduk lebih bergantung pada koneksi seluler karena jaringan kabel belum menjangkau permukiman mereka.
"Jadi kita ingin ongkosnya juga semakin rendah dengan memperkuat fixed broadband, bukan cuma mobile broadband. Sekarang fixed broadband kita penetrasinya kurang lebih 22 persen dari total konektivitas yang ada," ujar Nezar dalam siaran pers, Rabu (14/10/2026).
Target 100 Mbps dengan Biaya Rp 100 Ribu
Komdigi menetapkan sasaran tarif Rp 100 ribu per bulan untuk paket internet rumah berkecepatan 100 Mbps. Angka ini menjadi patokan pemerintah dalam mendorong operator menekan biaya produksi layanan.
Nezar menyebut target tersebut bukan sekadar soal harga, melainkan bagian dari strategi memperluas akses. Jika biaya berlangganan turun, rumah tangga yang sebelumnya menunda pemasangan internet tetap punya alasan untuk beralih.
"Jadi kita punya target untuk 100 Mbps paling tidak bisa bayar cuma Rp 100 ribu karena saat ini ongkos untuk langganan internet di Indonesia itu menurut data dari ITU itu masih tinggi," jelasnya.
Dorongan Lelang Spektrum untuk Daerah Tertinggal
Perluasan jaringan tidak hanya bergantung pada penurunan harga. Komdigi memasukkan kewajiban pembangunan infrastruktur ke dalam syarat lelang spektrum frekuensi, sehingga pemenang lelang wajib membangun koneksi di wilayah yang belum terlayani.
Cakupan jaringan 4G saat ini sudah mencapai sekitar 97% wilayah berpenghuni. Sisanya, kawasan dengan populasi relatif kecil, masih menunggu pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
"Kita mewajibkan semua pemenang-pemenang spektrum untuk pembangunan koneksi 4G maupun 5G untuk memperhatikan daerah-daerah ini," ungkap Nezar.
Penetrasi 5G Baru 8,5 Persen
Pengembangan jaringan 5G juga menjadi perhatian Komdigi. Penetrasinya saat ini masih berada di kisaran 8,5%, jauh di bawah 4G yang sudah mendominasi konektivitas seluler nasional.
Nezar menyebut percepatan 5G diperlukan untuk memperkuat konektivitas di daerah padat penduduk yang biaya layanannya masih mahal. Pemerintah ingin perluasan internet tetap dan jaringan seluler berjalan beriringan.
"Kita menginginkan itu bisa ditingkatkan dan juga untuk memperkuat konektivitas di daerah-daerah yang populasinya padat tetapi ongkosnya masih mahal," katanya.
Harapan Penetrasi Naik ke 50 Persen
Pemerintah menargetkan penetrasi fixed broadband naik hingga sekitar 50% dari total konektivitas. Angka itu dianggap cukup untuk membuka pilihan akses internet yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan.
Nezar menegaskan pemerataan konektivitas bukan hanya soal luas wilayah yang terjangkau jaringan, melainkan juga kualitas layanan dan daya beli masyarakat terhadap tarif berlangganan.
"Kita berharap ini bisa ditingkatkan sampai sekitar 50-an persen, sehingga dengan fixed broadband kita bisa mendapatkan keuntungan aksesibilitas yang lebih luas, termasuk di sini untuk memenuhi inklusivitas, sehingga semua elemen masyarakat bisa menikmati dan mengakses jaringan ini dengan murah," pungkasnya.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, kebijakan ini berpotensi memperbesar pasar layanan berbasis internet rumah seperti streaming, cloud gaming, dan platform kerja hybrid. Namun target Rp 100 ribu per bulan masih bergantung pada kesiapan operator menekan biaya infrastruktur dan negosiasi tarif wholesale dengan penyedia jaringan.
