MINAHASA TENGGARA — Diskusi yang dibuka resmi oleh Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Chris Rumansi, S.P., M.Si., itu menghadirkan Ketua KPU Minahasa Tenggara Otnie N. Tamod, S.Pi., dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Drs. Piether D. Owu, M.E. sebagai narasumber kunci.
Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Hesky Kumesan, S.H., yang mewakili Pemerintah Kabupaten, Ketua KNPI Minahasa Tenggara Agus Mawu, Ketua Karang Taruna Harri Karwur, serta Komisioner KPU Lucky Mamahit, S.Pd., dan Ryan J. Sandag.
Berawal dari Catatan Pemilu 2024: Pemilih Pemula Tanpa KTP-el
Kegiatan ini dilatarbelakangi catatan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Sejumlah pemilih pemula di Minahasa Tenggara dilaporkan belum memiliki KTP-el.
Persoalan itu menjadi perhatian bersama karena kesiapan administrasi kependudukan menentukan sejauh mana warga dapat menggunakan hak pilihnya. Tanpa dokumen kependudukan yang lengkap, akses ke bilik suara berisiko terhambat.
KPU: Kualitas Demokrasi Bukan Cuma soal Pemilu Digelar
Otnie N. Tamod menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak boleh hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Menurut dia, yang sama penting adalah sejauh mana hak-hak warga negara benar-benar dihormati dan dijamin aksesnya.
"Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana hak warga negara dihormati dan masyarakat memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi," ungkap Otnie.
Dukcapil Minta Pemuda Jadi Mitra Kritis, Bukan Cuma Hadir Saat Ada Masalah
Piether D. Owu mengajak generasi muda mengambil peran aktif sebagai mitra pembangunan. Ia menekankan bahwa kehadiran pemuda seharusnya tidak menunggu persoalan muncul lebih dulu.
"Kami berharap pemuda di Minahasa Tenggara tidak hanya hadir ketika persoalan muncul, tetapi terus mengambil peran. Pemuda harus menjadi mitra kritis yang mampu memberikan masukan, sekaligus mitra konstruktif yang ikut mendorong penyelesaian persoalan bersama," ujarnya.
Target IPPMA MITRA: Rekomendasi Konkret sampai ke Sekolah dan Desa
Ketua IPPMA MITRA Julio Antou menyampaikan bahwa diskusi ini bukan sekadar pertemuan wacana. Menurut dia, forum ini menjadi langkah nyata untuk memastikan suara muda didengar dan diperjuangkan.
"Kita ingin memastikan bahwa generasi muda Minahasa Tenggara tidak hanya menjadi penonton dalam demokrasi, tetapi menjadi warga negara yang memahami haknya, mampu menggunakan haknya, dan memiliki ruang untuk ikut menentukan masa depan daerahnya," tegas Julio.
Julio berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan berhenti pada kesepakatan bahwa persoalan itu penting.
"Harapan kita, forum ini tidak berhenti pada kesepakatan bahwa persoalan tersebut penting. Kita ingin mendorong lahirnya rekomendasi konkret yang bisa menjangkau generasi muda hingga ke lingkungan sekolah dan desa-desa," tutup Julio.
