SULAWESI UTARA — PT PLN (Persero) memperluas layanan transaksi kelistrikan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Lewat skema Payment Point Online Bank (PPOB), warga kini bisa membayar tagihan dan membeli token listrik langsung melalui koperasi di desanya. Langkah ini memperpendek jalur layanan listrik sekaligus memberi koperasi sumber pendapatan baru.
Paragraf pembuka: Perluasan layanan itu dibahas dalam peninjauan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama PLN ke sejumlah KDKMP di dua kabupaten tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi sekaligus memperkuat perannya sebagai penopang ekonomi dan pelayanan masyarakat desa.
Skema PPOB: Bayar Listrik Lewat Koperasi
Melalui PPOB, koperasi desa berperan sebagai mitra penyedia layanan transaksi kelistrikan. Warga yang datang ke koperasi bisa membayar tagihan listrik maupun membeli token tanpa harus keluar desa.
Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menyebut fasilitas itu menyasar warga yang belum terbiasa memakai kanal layanan digital. "Melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik, KDKMP dapat memperluas jenis layanan yang tersedia bagi warga sekaligus memperoleh peluang pendapatan tambahan," ujarnya.
Menurut Fahrur, kolaborasi ini diarahkan agar tumbuh sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah. Koperasi tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan PLN, tetapi juga mengantongi pemasukan dari setiap transaksi.
Bukan Sekadar Toko Retail
Bima Arya menegaskan posisi KDKMP dalam arsitektur kebijakan pemerintah. Koperasi desa, katanya, dirancang sebagai saluran bantuan pemerintah dan barang bersubsidi, bukan unit dagang biasa.
"KDKMP bukan toko retail. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah dan barang-barang bersubsidi. Ini adalah langkah awal, dan kami tentunya akan terus mengevaluasi agar lebih baik," ujar Bima.
Wakil menteri dari Partai Amanat Nasional itu juga mengapresiasi dukungan PLN. Menurutnya, layanan transaksi kelistrikan memperluas akses warga terhadap kebutuhan sehari-hari sekaligus menambah jenis layanan yang tersedia di koperasi.
Listrik Andalan Jadi Syarat Koperasi Berjalan
Di tingkat operasional, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola koperasi, dan pemangku kepentingan terkait. Selain memastikan pasokan listrik koperasi terpenuhi, PLN mendorong perluasan akses layanan kelistrikan hingga tingkat desa.
General Manager PLN UID Jawa Barat Muhammad Joharifin menyatakan pihaknya berkomitmen menyediakan pasokan listrik yang andal bagi KDKMP. "Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan listrik, sekaligus membuka peluang usaha bagi koperasi untuk tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Joharifin menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola koperasi akan terus diperkuat agar pengembangan layanan sesuai potensi tiap wilayah.
Respons Warga Desa
Kepala Desa Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi menyambut penambahan layanan transaksi kelistrikan di KDKMP. Menurutnya, berbagai layanan yang terkumpul dalam satu tempat mempermudah warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Keberadaan KDKMP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun mengakses layanan kelistrikan. Kami berharap koperasi ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga," kata Asep.
Penutup: Bagi PLN, masuknya layanan listrik ke koperasi desa memperluas jangkauan layanan tanpa harus membangun kantor cabang baru. Bagi koperasi, PPOB memberi tambahan pemasukan yang menopang keberlanjutan usaha. Kombinasi keduanya menjadi ujian awal apakah KDKMP benar-benar bisa berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, bukan sekadar bangunan yang ramai saat diresmikan.
